Ditanya soal Adriansyah, Puan: Tanya ke PDIP

Feri Agus Setyawan, Okezone · Selasa 21 April 2015 14:02 WIB
https: img.okezone.com content 2015 04 21 337 1137663 ditanya-soal-adriansyah-puan-tanya-ke-pdip-zfdLC7N1F0.jpg Puan Maharani enggan tanggapi kasus Adriansyah (Foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum lama ini menciduk politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Adriansyah dalam operasi tangkap tangan (OTT).

Anggota Komisi IV DPR itu telah ditetapkan sebagai tersangka dan resmi menjadi tahanan lembaga antirasuah ini.

Saat disinggung soal koleganya yang tertangkap basah menerima uang dugaan suap izin pertambangan dari Direktur PT Mitra Maju Sukses (MMS), Andrew Hidayat itu, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani mengatakan agar hal itu ditanyakan langsung ke PDIP.

"Tanya ke PDIP," ujarnya singkat di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/4/2015).

Puan pun berkilah, bahwa saat ini posisi dirinya adalah sebagai Menteri PMK, bukan sebagai pengurus pusat PDIP. Pasalnya, posisi Puan sebagai Ketua DPP PDIP telah dinonaktifkan setelah dilantik oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Saya kan Menko PMK sekarang (bukan pengurus PDIP). Sudah ya," ujarnya sambil bergegas masuk ke dalam mobil.

Seperti diketahui, anggota Komisi IV DPR Fraksi PDIP, Adriansyah bersama Direktur PT Mitra Maju Sukses (MMS), Andrew Hidayat telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Mereka berhasil diciduk dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) bersama anggota Polsek Metro Menteng Brigadir Polisi Satu (Briptu) Agung Krisdiyanto yang dilakukan Kamis 9 April 2015 malam.

Akibat perbuatannya, Adriansyah diduga melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 5 ayat 2 juncto Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

Sementara itu, Andrew Hidayat diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini