Share

PDIP Sepakat Menteri Tak Becus Harus Dicopot

Gunawan Wibisono, Okezone · Senin 20 April 2015 11:37 WIB
https: img.okezone.com content 2015 04 20 337 1136924 pdip-sepakat-menteri-tak-becus-harus-dic0opot-Fkl3W1TJvH.jpg PDIP Sepakat Menteri Tak Becus Harus Dicopot

JAKARTA – PDIP angkat bicara terkait hasil survei yang menyebutkan publik menyatakan tidak puas dengan kinerja Kabinet Kerja bentukan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK). PDIP menilai Jokowi harus segera mencopot para menteri yang dinilai tak becus melaksanakan tugas.

Politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Dwi Ria Latifa, menuturkan, beberapa pembantu Jokowi-JK perlu diganti. Terdapat beberapa menteri yang tidak efektif dan tidak bisa mengubah harapan publik.

"Ada menteri yang perlu dievaluasi. Beberapa menteri belum memberikan bukti yang baik kepada masyarakat ataupun ke Presiden Jokowi," ujar Dwi kepada Okezone, di Jakarta, Senin (20/4/2015).

Anggota Komisi III DPR ini menjelaskan, dengan memilih tokoh dari partai dan nonpartai untuk menjadi menteri, harapan Jokowi tentu saja mereka mampu memberi perubahan yang signifikan terhadap negara. Tapi apa daya, sampai enam bulan berjalan menteri Kabinet Kerja belum memberi kontribusi yang berarti.

"Ada beberapa menteri yang tidak layak, malah membuat gonjang-ganjing," tegasnya.

Ditanya mengenai menteri Jokowi yang tidak layak tersebut, perempuan kelahiran Tanjung Balai Karimun, Riau, ini tak ingin mengungkapkannya. Sebab, Jokowi lebih tahu pembantunya yang tidak memiliki penilaian bagus di mata masyarakat.

"Yang lebih tahu itu Presiden, dan Presiden paling bisa memahami, makanya kita tunggu saja apa yang akan dilakukan Presiden kepada menterinya," tuntas dia.

Direktur Eksekutif Poltracking, Hanta Yudha, mengatakan, sebanyak 36 persen responden setuju apabila Jokowi melakukan reshuffle terhadap para menterinya. Sementara 5,8 persen responden menyatakan sangat setuju jika dilakukan perombakan.

Kemudian yang mengatakan kurang setuju hanya 24,1 persen. Sementara publik yang tidak setuju 3,9 persen, dan sisanya sebanyak 30,2 persen responden mengungkapkan tidak tahu atau tidak menjawab.

Dari hasil survei tersebut, sebanyak 66 persen responden paling tidak puas dengan kinerja pemerintah di bidang ekonomi, sementara di bidang hukum hanya 55 persen.

Survei itu dilakukan terhadap 1.200 responden di 34 provinsi pada 23–30 Maret 2015 dengan menggunakan metode multistage random sampling dengan cara tatap muka, dan tingkatan margin of error yang hanya mencapai 2,9 persen.

(MSR)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini