Share

KPK Geledah Kantor PT MMS, Sita Dokumen Suap Politikus PDIP

Feri Agus Setyawan, Okezone · Selasa 14 April 2015 19:43 WIB
https: img.okezone.com content 2015 04 14 337 1134147 kpk-geledah-kantor-pt-mms-sita-dokumen-suap-politikus-pdip-VrXG2p76Yz.jpg Penyidik KPK (Dok: Okezone)

JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen usai melakukan penggeledahan di Kantor PT Mitra Maju Sukses (MMS) yang berada di Menara Batavia Lantai 41, Jalan KH. Mas Mansyur, Kelurahan Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

"Iya, penyidik menyita sejumlah dokumen," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Selasa (14/4/2015).

Priharsa menjelaskan dokumen-dokumen yang berhasil diamankan oleh penyidik KPK itu, berkaitan dengan kasus dugaan suap Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Mitra Maju Sukses (MMS) di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

Namun saat ditanya apa saja dokumen yang dimaksud dalam kasus suap yang menjerat Politikus PDIP, Adriansyah dan Direktur PT MMS, Andrew Hidayat menjadi tersangka, Priharsa belum mengetahui info lebih jauh dari penyidik. "Dokumen-dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara (Suap Izin Usaha Pertambangan). Detailnya saya belum dapet infonya," pungkasnya.

Sebelumnya, pada 13 April 2015 kemarin, penyidik KPK melakukan penggeledahan di Kantor PT MMS yang berlokasi di Menara Batavia lantai 41, Jalan KH. Mas Mansyur, Kelurahan Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Penggeledahan kantor tersangka Andrew Hidayat itu, dimulai sejak pukul 15.00 WIB hingga tengah malam.

Seperti diketahui, Anggota Komisi IV DPR Fraksi PDIP, Adriansyah bersama Direktur PT Mitra Maju Sukses (MMS), Andrew Hidayat telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Mereka berhasil diciduk dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) bersama anggota Polsek Metro Menteng Brigadir Polisi Satu (Briptu) Agung Krisdiyanto yang dilakukan Kamis 9 April 2015 malam.

Akibat perbuatannya, Adriansyah diduga melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 5 ayat 2 juncto Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

Sementara itu, Andrew Hidayat diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

(ful)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini