nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pejabat BPN dan PT IPU Dilaporkan ke KPK

Feri Agus Setyawan, Jurnalis · Selasa 14 April 2015 01:41 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2015 04 14 337 1133618 pejabat-bpn-dan-pt-ipu-dilaporkan-ke-kpk-E17FJa7nhv.jpg Foto: ilustrasi Okezone
JAKARTA - Perampasan ratusan hektar tanah di Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, perampasan lahan di kawasan Industri itu diduga melibatkan pejabat kantor wilayah Badan Pertahanan Nasional (BPN) Jawa Tengah dan Kantor Pertanahan BPN Kota Semarang.

Andar M Situmorang, korban perampasan tanah itu, mengatakan, dia melaporkan mafia perampasan tanah warga di wilayah tersebut. Dia menduga Soedibejo serta Akie selaku komisaris dan Dirut PT Industri Permata Usahatama (IPU) atau PT Indo Perkasa Usahatama berkolusi dengan pejabat setempat.

"Motifnya tak lain bertujuan komersil. Banyak tanah masyarakat yang diambil untuk kepentingan industri dan perdagangan," kata Andar usai melaporkan di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (13/4/2015).

Menurutnya, kongkalikong itu semakin mengemuka lantaran perusahaan tersebut berhasil melakukan ekspansi seluas 600 hektar. Padahal pemilik izin pengelolaan tanah kawasan Industri Candi Ngaliyan, Semarang berdasarkan SK Wali Kota Semarang No 593.8/1285 tanggal 31 Maret 1995 hanya seluas 300 hektar.

"Jelas ini bertentangan dengan dengan peraturan ketentuan Menteri Agraria dan Kepala BPN Nomor 18 Tahun 1989. Dimana kepada badan hukum tanpa terkecuali PT IPU, Pemerintah RI hanya memberi izin menguasai lahan tanah kawasan Indusri batas lahan tahan rakyat hanya 400 hektar," bebernya.

Andar mengungkapkan, perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan dengan cara memalsukan buku-buku atau daftar-daftar pertanahan di wilayah Jateng. Utamanya, lanjut dia terkait pemeriksaan administasi dengan menggunakan modus memanipulasi, mencabut, dan membatalkan hak milik tanah dalam sertifikat.

Dia mengaku memiliki sebidang tanah di wilayah tersebut. Tanah seluas 5.390 m2 atas nama Andar itu dibatalkan. Tanah dengan sertifikat No. 1490 itu kemudian dikuasi dengan cara diterbitkan SK.550.2/609/2135/93 oleh Kakanwil BPN Provinsi Jateng, namun setelah itu tanah tersebut dijual kepada PT IPU.

"Itu baru saya yang dirampok, saya saja yang lawyer dirampok, bagaimana yang lain. Masih banyak rakyat lain yang diambil. Ini ada kerugian negara, tanah negara 200 hektar ditelan bulat-bulat," cetusnya.

Dia juga sudah melaporkan ke Menteri Agraria dan Tata Ruang pada 23 Maret 2015. Namun, hingga kini belum ada langkah kongkrit terkait laporan tersebut. Oleh karena itu dia mendesak SK 593.8/1285 itu untuk dicabut.

"Saya meminta agar BPN terlebih dahulu harus mengembalikan hak tanah milik saya di lokasi yang sama tanpa boleh berkurang. Bila didiamkan saya bisa melaporkan menteri melakukan pembiaran pidana Pasal 421 KUHP," ujarnya.

Untuk itu, dia mendesak agar lembaga antirasuah ini segera bertindak. KPK harus mengungkap kongkalikong mafia tanah di Semarang itu. "Katanya mereka berteman semua disana, dengan Jamintel saja berteman mereka. Kalau KPK tidak bisa ungkap ini, bubarkan saja, KPK jangan cuma tangkap orang, sadap orang, tapi tidak bisa ungkap ini. Saya mau lihat apa KPK masih bertaring atau tidak," tegasnya.

(fmi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini