Share

Belanda Tak Akui Proklamasi, Buat Apa Terima Kedubes Belanda?

Randy Wirayudha, Okezone · Selasa 14 April 2015 06:46 WIB
https: img.okezone.com content 2015 04 13 337 1133591 belanda-tak-akui-proklamasi-buat-apa-terima-kedubes-belanda-BSpY3pbmod.jpg Ilustrasi perlawanan TNI dan rakyat Indonesia terhadap Belanda (Foto: Randy Wirayudha/Okezone)

HEEMSKERK – Di satu sisi, Perjanjian Roem-Roijen yang dimulai pada 14 April 66 tahun silam, jadi satu pijakan tersendiri perdamaian dan penyelesaian sengketa Indonesia dan Belanda. Perjanjian itu juga membawa kedua negara itu ke Konferensi Meja Bundar, di mana akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia (RI).

Tapi sayangnya di sisi lain, Belanda keukeuh tak mengakui Proklamasi 17 Agustus 1945. Sejumlah pejabat parlemen Belanda menolak mengubah pendirian, bahwa negeri kincir angin itu mengakui Indonesia merdeka pada 27 Desember 1949, pasca-Konferensi Meja Bundar.

Padahal pengakuan kedaulatan Indonesia bisa jadi diakui Belanda melalui Ratu Beatrix pada 1995 silam. Saat itu Beatrix hendak menghadiri undangan Peringatan HUT RI ke-59.

Namun keinginannya itu mendapat tentangan dari Perdana Menteri Belanda, Wim Kok. Alhasil, Beatrix terpaksa mampir sejenak ke Singapura dan baru mendarat ke Indonesia, selang beberapa hari pasca-HUT RI.

Ada dilema tersendiri di pihak Belanda. Menurut Ketua Yayasan Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB), Jeffry Pondaag, jika mereka mengakui proklamasi 17 Agustus 1945, sama saja mereka mengakui “aksi polisionil”.

Sama saja mereka mengakui bahwa sejumlah satuan elite Belanda, termasuk Depot Speciale Troepen (DST) pimpinan Kapten Raymond Westerling di Sulawesi serta Bandung, melanggar HAM dengan membantai warga negara lain yang berdaulat.

Padahal di lain pihak, jika mereka mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949, berarti mereka membantai “warganya sendiri” – bahwa apa yang dilancarkan Westerling cs adalah “perang saudara”.

“Kalau mereka mengakui kita merdeka pada Desember ’49, berarti mereka bantai warganya (Hindia-Belanda) sendiri. Insiden yang terjadi pun berarti perang saudara,” tegas Jeffry kepada Okezone via telefon.

“Kalau mereka mengakui 17 Agustus (1945), berarti mereka menyerang negara berdaulat dan Belanda harus ganti rugi pada Indonesia. Berarti mereka juga tak mengakui UUD 1945, tak mengakui kedaulatan hukum kita. Ngapain kita terima (Kedubes) Belanda di sini?,” imbuhnya.

Baca Juga: KKP Pastikan Proses Hukum Pelaku Perdagangan Sirip Hiu Ilegal di Sulawesi Tenggara

(raw)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini