Share

Alasan KPK Bebaskan Anggota Polsek Menteng

Feri Agus Setyawan, Okezone · Senin 13 April 2015 11:07 WIB
https: img.okezone.com content 2015 04 13 337 1133117 alasan-kpk-bebaskan-anggota-polsek-menteng-hG6Wsk0j85.jpg Foto: Okezone

JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi, membantah jika lembaga antirasuah itu dikatakan menjadi pelindung kepolisian yang tertangkap saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Bali beberapa hari lalu.

Dia mengatakan anggota Polsek Metro Menteng Brigadir Polisi Satu (Briptu) Agung Krisdiyanto (AK) yang diamankan saat OTT bersama anggota Komisi IV DPR Adriansyah, dibebaskan lantaran tak ada bukti kuat dirinya terlibat.

"Si AK kan dalam posisi itu tukang antar uangnya. Kemarin penyelidik belum menemukan bukti yang kuat keterlibatan AK. Belum ada bukti yang kuat dia terlibat, jadi dilepas dulu," tutur Johan saat dikonfirmasi, Senin (13/4/2015).

Menurut Johan, pihaknya tetap akan melakukan pemeriksaan kepada Briptu Agung dalam pengembangan kasus dugaan suap dalam izin tambang batubara di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Pasalnya, dalam pemeriksaan 1x24 jam kemarin baru dua tersangka yang memiliki bukti kuat terlibat dalam dugaan suap tersebut.

"KPK masih akan melakukan pemeriksaan kembali kepada AK. Nanti kita lihat dalam proses penyidikan apakah ada fakta baru atau tidak, baik dari keterangan saksi-saksi lain yg akan diperiksa maupun bukti-bukti baru," pungkasnya.

Seperti diketahui, anggota Komisi IV DPR Fraksi PDIP, Adriansyah bersama Direktur PT Mitra Maju Sukses (MMS), Andrew Hidayat telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Mereka berhasil diciduk dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) bersama anggota Polsek Metro Menteng Brigadir Polisi Satu (Briptu) Agung Krisdiyanto yang dilakukan Kamis 9 April 2015 malam.

Akibat perbuatannya, Adriansyah diduga melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 5 ayat 2 juncto Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

Sementara itu, Andrew Hidayat diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

(sus)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini