Share

IPW Heran KPK Bebaskan Oknum Polisi di Kasus Adriansyah

Gunawan Wibisono, Okezone · Senin 13 April 2015 05:03 WIB
https: img.okezone.com content 2015 04 13 337 1132999 ipw-heran-kpk-bebaskan-oknum-polisi-di-kasus-adriansyah-6moverYTrp.jpg politisi PDIP Adriansyah dicokok KPK (Foto: Okezone)

JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan, dilepaskannya Briptu Agung Krisdiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin menunjukkan upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi lembaga antirasuah itu melakukan tebang pilih.

Padahal, peran Briptu Agung kata Neta, sangat strategis dan tanpa perannya tidak akan terjadi perkara suap antara pengusaha dengan anggota DPR Komisi IV DPR, Adriansyah.

IPW pun menyayangkan sikap KPK yang membebaskan Briptu Agung dan mendesak agar KPK segera menahan oknum anggota Polri tersebut. Sebab, Briptu Agung Krisdianto diduga merupakan kurir pengantar uang suap dari pengusaha Andrew Hidayat (AH) kepada Adriansyah.

"Anehnya Briptu Agung dilepaskan KPK dengan alasan tak ada bukti kuat. Padahal peran Briptu Agung yang membuat KPK bisa melakukan tangkap tangan terhadap Adriansyah, anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu," ujar Neta dalam keterangan tertulisnya kepada Okezone di Jakarta, Minggu (12/4/2015) malam.

Dalam kasus ini kata Neta, Briptu Agung bisa terkena Pasal 55, 56 dan 57 KUHP, yakni membantu melakukan sebuah tindak pidana. Dalam kasus Briptu Agung tersebut lanjutnya, bisa diterapkan tindak pidana penyertaan (deelneming) masuk katagori yang turut melakukan atau yang membantu melakukan.

"Sehingga setidak-tidaknya Briptu Agung seharusnya terkena Pasal 55 KUHP dan bukan dibebaskan KPK," urai Neta.

Neta menambahkan, KPK yang membebaskan Briptu Agung jelas sangat aneh karena dalam banyak kasus, pihak yang turut serta membantu terjadinya tindak pidana selalu diproses dan dikenakan hukuman yang berat.

Seperti yang terjadi pada Kombes Pol Williardi Wizard dalam kasus Antasari Azhar misalnya. Perannya, kata Neta, hanya memperkenalkan pihak-pihak yang kemudian menjadi eksekutor Direktur PT Rajawali Putra Banjaran kala itu, Nasrudin Zulkarnain. Faktanya, Williardi divonis 10 tahun penjara bersama mantan Ketua KPK Antasari Azhar.

Begitu juga dalam kasus narkoba, lanjut Neta, banyak kurir yang sesungguhnya tidak tahu apa-apa dan diperdaya para bandar, tetap diproses dan divonis pengadilan. Salah satu di antaranya Rani Andriani alias Mellisa Aprillia, perempuan asal Cianjur, Jawa Barat yang 18 Januari 2015 dieksekusi mati.

"Apakah ada perbedaan hukum dalam kasus korupsi, sehingga Briptu Agung Krisdianto, kurir pengantar uang suap dari pengusaha Andrew Hidayat kepada anggota DPR Adriansyah," katanya.

Dia pun mempertanyakan apa memang ada perbedaan hukum dalam kasus korupsi, sehingga Briptu Agung Krisdianto dilepaskan begitu saja. "Sikap KPK dalam kasus Briptu Agung sangat aneh dan akan membuat banyak polisi leluasa menjadi kurir uang suap," tuntasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Agung Krisdianto bersama dengan Adriansyah tertangkap tangan oleh KPK saat melakukan transaksi suap disebuah hotel mewah kawasan Sanur, Denpasar, Bali.

Akhirnya, KPK pun resmi melepaskan Agung Krisdianto lantaran tak memiliki peran signifikan selain sebagai kurir uang dari Direktur PT Maju Mitra Sukses Andrew Hidayat, untuk anggota Komisi IV DPR Adriansyah yang notebenenya juga seorang politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini