nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Giliran Eks Anggota DPR Digarap KPK soal Korupsi Haji

Feri Agus Setyawan, Jurnalis · Rabu 01 April 2015 13:54 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2015 04 01 337 1127578 giliran-eks-anggota-dpr-digarap-kpk-soal-korupsi-haji-hkLvidjs72.jpg

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2012-2013. Meski tersangka kasus tersebut, bekas Menteri Agama, Suryadharma Ali tengah menjalani sidang gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Kali ini, penyidik KPK kembali memanggil mantan Anggota Komisi VIII DPR RI, Nurul Iman Mustofa. Nurul Iman akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk mantan Ketua Partai Persatuan Pembangunan ini.

"Iya, yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SDA," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (1/4/2015).

Pemeriksaan untuk politikus Partai Demokrat bukan untuk pertama kalinya dilakukan. Nurul Iman dipanggil pada Jumat 27 Maret 2015, untuk bersaksi dalam perkara dan dengan tersangka yang sama.

Diduga Nurul Iman mengetahui, melihat atau mendengar praktik korupsi SDA saat menjabat Menteri Agama. Pasalnya, Komisi VIII DPR RI merupakan mitra kerja dari Kementerian yang pernah dipimpin oleh SDA tersebut.

Namun, Priharsa belum mengetahui materi lanjutan pemeriksaan yang akan ditanyakan oleh penyidik. "Yang pasti keterangan yang bersangkutan diperlukan oleh penyidik," ujarnya.

Sebelumnya, penyidik KPK telah meminta keterangan dari mantan Anggota DPR Fraksi Golkar, Zulkarnaen Djabar dan Chairun Nisa. Mereka berdua juga merupakan mantan Anggota Komisi VIII DPR, sama seperti Nurul Iman Mustofa.

KPK telah resmi menetapkan SDA sebagai tersangka kasus ini pada 22 Mei 2014. SDA diduga menyalahgunakan dana penyelenggaraan haji sebesar Rp1 triliun. Dana itu berasal dari APBN dan setoran calon jamaah haji melalui tabungan haji.

SDA diduga melakukan korupsi dalam biaya perjalanan ibadah haji (BPIH), pengadaan pemondokan, transportasi, katering, serta pemberangkatan haji pejabat dan sejumlah tokoh dengan menggunakan dana masyarakat.

Atas perbuatannya bekas Ketua Umum PPP ini, dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 UU 31 tahun 1999, tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) kesatu dan juncto Pasal 65 KUHP. Atas sangkaan ini, SDA membuat perlawanan dan tengah menjalani praperadilan.

(hol)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini