JAKARTA - Pemerintah dalam waktu dekat akan mendapat hak angket dari DPR soal bencana lumpur Lapindo yang melanda sejumlah desa di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar kubu Agung Laksono, Yorrys Raweyai, mengatakan, pihaknya sampai saat ini sedang mengalang dukungan di DPR untuk memberikan pemerintah hak angket tersebut.
"Kami upayakan Selasa 31 Maret, sedang kami galang dukungan hak angket soal Lapindo, angket pajak, dan pertambangan. Ini akan kami kerahakn agar di DPR lakukan angket," ujar Yorrys di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2015).
Yorrys menegaskan, hak angket tersebut nantinya akan ditujukan ke pemerintah, lantaran ingin menanyakan dari kejelasan dana kopensasi dari kasus Lapindo tersebut.
Pasalnya, pemerintah sudah menyatakan akan membatu PT Lapindo Brantas dalam menyelesaikan uang ganti rugi kepada korban lumpur tersebut.
"Tapi apakah rakyat terselamatkan tapi pengusahanya menikmati itu. Ini kan uang rakyat juga," tuntasnya.
Sebelumnya, sudah memasuki tahun kedelapan dari bencana lumpur namun para korban dari semburan lumpur panas tersebut masih ada yang belum medapatkan ganti rugi dari PT Lapindo Brantas.
Follow Berita Okezone di Google News
(ris)
