Kandidat Ketum Sesalkan Penundaan Munas Peradi

Mohammad Saifulloh, Okezone · Senin 30 Maret 2015 13:24 WIB
https: img.okeinfo.net content 2015 03 30 337 1126366 kandidat-ketum-sesalkan-penundaan-munas-peradi-8hkfsGEk9X.jpg

JAKARTA – Kandidat ketua umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), James Purba, menyesalkan penundaan Musyawarah Nasional II Peradi yang sempat dihelat di Hotel Clarion, Makassar, Sulawesi Selatan pada 26 Maret 2015.

“Keputusan Ketua DPN Peradi menunda Munas II Peradi sangat disayangkan mengingat persiapan pelaksanaan Munas II Peradi telah cukup lama dan tentu memakan biaya yang besar serta pengorbanan setiap peserta yang telah bersedia menghadiri acara Munas II Peradi di Makassar,” ujar James Purba melalui keterangan tertulis di Jakarta, Senin (30/3/2015).

Tahapan Munas yang sedianya memilih Ketua Umum periode 2015-2020 berakhir dengan penundaan setelah Ketua Umum DPN Peradi Otto Hasibuan memutuskan perhelatan II ditunda paling cepat tiga bulan dan paling lama enam bulan, dengan pertimbangan antara lain kondisi tidak kondusif.

Munas yang sedianya dijadwalkan berlangsung sejak 26-28 Maret 2015 itu diminati tujuh calon ketua umum DPN Peradi. Yakni, James Purba, Juniver Girsang, Hasanuddin Nasution, Humprey R Djemat, Luhut MP Pangaribuan, dan Fauzie Yusuf Hasibuan.

“Sebenarnya keputusan menunda pelaksanaan Munas II Peradi membuktikan bahwa panitia pelaksana telah gagal melaksanakan Munas II Peradi karena tidak mewujudkan seluruh agenda pokok,” James Purba menambahkan.

Seharusnya, ujar James, panitia pelaksana memiliki rencana alternatif jika terjadi hal-hal yang mengganggu selama penyelenggaraan Munas II Peradi.

Selain itu, James mengkritisi aksi penutupan Munas oleh Ketua DPN Peradi setelah diumumkannya penundaan, maka otomatis seharusnya sudah tidak ada lagi kegiatan-kegiatan atau acara Munas Peradi. Namun, yang terjadi adalah beberapa kandidat Ketua Umum Peradi menginisiasi, memajukan dan bahkan memaksakan kehendaknya untuk tetap menyelenggarakan Munas II Peradi. “Pelaksanaan Munas oleh beberapa kandidat tersebut dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat,” papar James.

Ketua DPC Peradi Jakarta Pusat ini menyebutkan, syarat yang harus terpenuhi, antara lain kewajiban penentuan jumlah kuorum, syarat peserta Munas, syarat utusan cabang yang memiliki suara, verifikasi kandidat serta mekanisme dan syarat pemilihan dan/atau pengambilan suara.

“Apa yang terjadi atau kegiatan yang dilakukan oleh beberapa kandidat setelah keputusan penundaan atau penutupan Munas II Peradi adalah perilaku kesewenang-wenangan dan tidak konstitusional karena dilakukan secara sadar oleh beberapa kandidat dengan menyimpangi ketentuan dan syara Anggaran Dasar Peradi,” tegasnya.

James khawatir, aksi ini menjadi contoh buruk bagi para advokat muda yang hadir. Kedepan, ia berharap penyelenggaraan Munas II Peradi, baik oleh DPN Peradi maupun panitia daerah agar lebih mempersiapkan semuanya lebih baik lagi.

“Kedepankan prinsip fairness serta demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan. Kepada setiap kandidat yang maju sebagai Ketua Umum Peradi, kiranya dapat benar-benar memperhatikan, memahami serta mematuhi konsitusi organisasi,” harap James.

(ful)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini