nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

SHM Belum Keluar, Warga Batam Ngadu ke BPK

Rizka Diputra, Jurnalis · Jum'at 27 Maret 2015 19:01 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2015 03 27 337 1125347 shm-belum-keluar-warga-batam-ngadu-ke-bpk-2KLXpSVxHs.jpg SHM belum keluar, warga Batam ngadu ke BPK (Foto: Okezone)

JAKARTA - Himpunan Masyarakat Adat Pulau-pulau Rempang Galang (Himad Purelang), Kota Batam hari ini menyambangi kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Tujuannnya, untuk meminta BPK membantu melakukan penilaian sekaligus mengali informasi kendala yang dihadapi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN soal lambatnya penerbitan sertifikat hak milik (SHM).

"Kami minta BPK RI membantu permohonan SHM kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Republik Indonesia. Karena sampai saat ini permohonan terbitnya SHM kami masih belum berwujud," kata humas Himad Purelang, Mustaryatim di Jakarta, Jumat (27/3/2015).

Menurutnya, permohonan SHM diajukan mengingat tanah negara eks penunjukan hak pengelolaan lahan (HPL) Otorita Batam yang sudah dihuni puluhan tahun oleh warga urung diberikan SHM tersebut. Oleh karenanya, Himad Purelang mendesak Menteri Ferry untuk memikirkan berbagai inisiatif atau alternatif lain.

"Untuk itulah hari ini, setelah berunjuk rasa dari Kementerian Agraria, kami berunjuk rasa ke BPK sekaligus memasukkan surat permohonan untuk meminta informasi dan dokumen kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPK," ujar dia.

Surat permohonan itu kata dia, telah ditembuskan kepada ketua, wakil ketua dan para anggota BPK RI dengan harapan agar seluruh pimpinan di lembaga tinggi negara itu berkenan membantu Himad Purelang.

Himad Purelang kata dia, selama ini telah menggarap dan mengawasi tanah negara di seluruh rangkaian Pulau-Pulau Rempang-Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau sesuai dengan surat keputusan (SK) kepala BPN Nomor: 227/KEP-25.2/IV/2013 tanggal 4 April 2013.

"Aturan itu mengamanatkan pembentukan tim pengkajian dan penanganan kasus pertanahan yang berpotensi konflik strategis meminta informasi dan dokumen terkait laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK dan atau pendapat lain baik berupa audit keuangan rutin," paparnya.

Selanjutnya, agar persoalan tanah negara tersebut menjadi terang, pihaknya memohon BPK untuk memberikan LHP audit keuangan dan atau audit kinerja baik rutin, dengan tujuan tertentu dan investigatif yang dilakukan terhadap BPN dari tahun 1993 hingga 2014.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini