Dihukum Ringan, Anas Malah Ajukan Kasasi

Feri Agus Setyawan, Okezone · Jum'at 06 Maret 2015 14:22 WIB
https: img.okezone.com content 2015 03 06 337 1114638 dihukum-ringan-anas-malah-ajukan-kasasi-HgLucb4tcr.jpg Dihukum Ringan, Anas Malah Ajukan Kasasi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam proyek Hambalang dan proyek APBN lain.

Hal tersebut diutarakan kuasa hukum Anas, Adnan Buyung Nasution usai menjenguk kliennya di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (6/3/2015).

"Klien saya, Anas Urbaningrum akan mengajukan kasasi dan batas waktu untuk ajukan kasasi hari Senin yang akan datang. Jadi karena itulah hari ini adalah yang amat terbatas untuk saya," ungkap Adnan.

Adnan menambahkan, bahwa dalam pembicaraan dengan Anas di Gedung KPK, ada hal penting yang mencolok kerena Anas merasa belum mendapat keadilan dalam perkara yang menjeratnya.

"Anas merasa belum mendapatkan keadilan, sebab dia sebenarnya adalah korban politik dari satu pertarungan internal masa pemerintahan SBY, di mana ada konflik pertarungan politik di dalam partai yang berkuasa, Partai Demokrat," terangnya.

Karena tak mendapat keadilan dan sama sekali tak berperan dalam kejahatan tersebut, Anas ingin sekali diperjuangkan sampai ke tingkat kasasi. Bahkan, sejumlah saksi dalam persidangan tak menyebut peran Anas sama sekali.

"Anas ingin sekali diperjuangkan sampai ke tingkat kasasi. Banyak hal-hal lain yang kita pertimbangkan karena Anas ini kan tidak ikut berperan, karena dalam proses persidangan dari para saksi Anas tidak berperan apa-apa," tegasnya.

Sekedar diketahui, dalam putusan banding, Anas divonis tujuh tahun penjara dan denda sebesar Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan. Adapun aset berupa tanah di Krapyak milik Anas dikembalikan ke pesantren yang dipimpin oleh mertuanya, Attabik Ali.

Dari putusan tersebut, Anas tetap dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait proyek Hambalang dan proyek APBN lainnya.

(fmi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini