nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ruki Tak Akan Intervensi Penyidikan Kasus AS dan BW

Bayu Septianto, Jurnalis · Sabtu 21 Februari 2015 05:01 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2015 02 21 337 1108588 ruki-tak-akan-intervensi-penyidikan-kasus-as-dan-bw-sIJ1wT9RRV.jpg Abraham Samad dan Bambang Widjojanto (dok. Okezone)

JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki menegaskan tak akan mencampuri urusan penyidikan kasus yang menjerat mantan pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto yang sedang diusut kepolisian.

"Penanganan kasus yang melibatkan AS dan BW itu adalah domain sepenuhnya dan ada dalam kendali kepolisian. Saya harus tahu diri, tidak boleh mencampuri," ujar Ruki usai bertemu dengan Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (20/2/2015).

Ruki menuturkan, KPK tak akan mengganggu jalannya penyidikan Samad dan Bambang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri. KPK, lanjut Ruki tidak akan meminta Bareskrim untuk mengeluarkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3).

Ruki beralasan KPK tidak memiliki domain dalam menyelesaikan kasus itu, pasalnya kasus yang menjerat Samad dan Bambang tergolong ke dalam ranah pidana umum, dan bukan ranah korupsi.

"Karena memasuki domain yang kita tidak punya, karena ini pidana umum. Kalau korupsi kita akan bicarakan," jelasnya.

Seperti diketahui, Polda Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) resmi menetapkan Ketua KPK Abraham Samad (AS) sebagai tersangka atas kasus pemalsuan dokumen. Samad dilaporkan oleh seorang perempuan bernama Feriyani Lim pada awal Februari lalu.

Feriyani Lim sendiri lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka kasus serupa setelah dilaporkan oleh Charil Chaidir Said ke Bareskrim Mabes Polri pada 29 Januari 2015. Kasus ini kemudian dilimpahkan ke Polda Sulselbar.

Selain Samad, polisi juga telah menetapkan Wakil Ketua KPK lainnya yakni Bambang Widjojanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan memperdaya saksi agar memberikan keterangan palsu saat persidangan sengketa Pilkada Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2010 di Mahkamah Konstitusi.

(ris)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini