nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kucuran Dana Desa Harus Diawasi Ketat

Feri Agus Setyawan, Jurnalis · Sabtu 14 Februari 2015 12:34 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2015 02 14 337 1105763 kucuran-dana-desa-harus-diawasi-ketat-Q6fYPDDy6i.jpg Kucuran Dana Desa Harus Diawasi Ketat (Foto: Ilustrasi)
JAKARTA - Kucuran dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 meningkat dari Rp9,1 triliun menjadi Rp20 triliun. Hal ini dinilai positif karena dalam rangka memajukan Indonesia.
 

"Jadi Rp20 triliun itu dana tetap yang diberikan untuk desa. Jadi, ini sesuai dengan Undang-Undang Desa. Sebenarnya postur APBN kita itu memang larinya ke desa, tidak hanya Rp20 triliun dari dana desa," ujar Anggota Komisi IV DPR, Viva Yoga Mauladi dalam diskusi bertajuk 'Berebut Desa' di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2/2015). 

Viva menjelaskan, untuk mencegah terjadinya kebocoran, alokasi dana desa ini akan melibatkan pengawasan langsung dari pemerintah melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Dana desa itu akan melibatkan pengawasan dari BPKP dan BPK. Ini menjadi tugas berat pemerintah mengalokasikan dana desa hingga sampai kesasaran," jelasnya.

Politikus PAN ini menuturkan, aliran dana langsung yang besar ini ke desa akan diberikan pemerintah melalui perangkatnya. Kemudian, mereka harus membuat dan membangun road map dalam mengimplementasikan dana tersebut.

"Jadi (pemerintah) harus serius dalam membangun road map terkait dana desa ini. Jangan nantinya desa bisa menjadi pertarungan politik elite saja," ujarnya.

Viva mengatakan, sejauh ini memang masih ada masalah besar di tingkat desa yang belum menyiapkan badan atau institusi untuk mengelola kucuran dana langsung dari pemerintah pusat ini. Sehingga, hal tersebut perlu dibenahi agar tidak menjadi persoalaan ke depannya.

"Memang ada problem besar di tingkat desa, dalam Undang-Undang Desa memang ada Badan Usaha Milik Desa, tapi tidak semua. Jika ekonomi di desa tidak tertata, maka akan bisa terjadi konflik, karena dana itu tidak masuk ke pemerintah desa saja," pungkasnya.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini