Share

Dua Kementerian Ini Dinilai Kurang Perhatikan Nasib Perempuan

Qur'anul Hidayat, Okezone · Minggu 08 Februari 2015 14:25 WIB
https: img.okezone.com content 2015 02 08 337 1103021 perhatian-dua-kementerian-ini-terhadap-perempuan-dipertanyakan-ftnZnA11u5.jpg Ilustrasi (dok. Okezone)

JAKARTA - Jaringan Perempuan Indonesia yang diisi oleh berbagai organisasi pemerhati perempuan mempertanyakan kinerja dua Kementerian yang ada di bawah komando Presiden Joko Widodo.

Keduanya adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemeneg PP dan PA) yang dipimpin oleh Yohana Yembise dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) yang dibawahi oleh Hanif Dhakiri.

Menteri Yohana dinilai tidak bisa mengimplementasikan kebijakan gender dalam 100 hari kerjanya. Terlebih, tidak ada agenda untuk membangun kemandirian di bidang politik bagi perempuan.

Kekecewaan juga dirasakan pada sistem penegakan hukum dan pengarustamaan gender (PUG) terkait perempuan yang dinilai tidak dilakukan dengan langkah-langkah strategis.

"Terkait dengan penghapusan peraturan diskrimatif terhadap UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang memuat pasal-pasal diskriminatif, pemerintah tidak memasukkannya dalam agenda perubahan," kata Estu Fanani, aktivis dari Cedaw Working Group Indonesia (CWGI) di Gedung Komnas Perempuan, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/2/2015).

Valentina Sagala dari Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan menambahkan, Yohana juga tidak merespon peraturan-peraturan diskriminatif yang faktanya sering melahirkan diskriminasi terhadap perempuan.

"Tak heran jika gagasan membuat aturan kewajiban tes keperawanan di sekolah kembali merebak. Demikian juga dengan padamnya semangat pemerintah untuk melahirkan UU kekerasan seksual atau UU antiperkosaan," tegas Valentina.

Untuk Menteri Hanif, para aktivis menilai belum ada kelayakan dalam upah maupun sistem kerja terhadap perempuan. Terlebih bagi perempuan yang bekerja di kawasan berbahaya seperti di perkebunan, sektor industri dan garmen.

"Para buruh masih mengalami kondisi kerja dan kondisi kesehatan yang buruk. Status kerja kontrak dan outsourching menjadikan buruh perempuan tidak pernah punya kepastian atas nasib mereka," tukas Dina Ardiyanti dari Komite Aksi Perempuan (KAP).

Kekecewaan itu semakin memuncak ketika Hanif tidak mewujudkan Nawa Cita yang dikampanyekan Jokowi dengan mendorong terciptanya UU Perlindungan PRT. "Menaker juga tidak mengusulkan RUU Perlindungan PRT dalam daftar prioritas prolegnas 2015," ungkap Lita Anggraeni dari JALA PRT.

Mewakili semua organisasi perempuan, Valentina lalu meminta Jokowi mengganti menteri-menterinya yang tak bekerja baik tersebut, " Resuffle menteri-menteri yang tidak memperjuangkan pemenuhan hak perempuan, buruh perempuan, hak minoritas dan masyarakat marjinal," tandasnya.

Follow Berita Okezone di Google News

(ris)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini