nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Dukungan Golkar & PDIP Bantu Pemerintah Loloskan RUU Prioritas

Mohammad Saifulloh, Jurnalis · Sabtu 07 Februari 2015 16:39 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2015 02 07 337 1102784 dukungan-golkar-pdip-bantu-pemerintah-loloskan-ruu-prioritas-GMaBwawmka.jpg

JAKARTA - Pemerintah bersama DPR serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akhirnya menyepakati 159 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk ke daftar proyeksi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019. Dari 159 RUU yang masuk Prolegnas, 37 di antaranya masuk dalam daftar prioritas untuk dituntaskan pada tahun ini.

Kesepakatan itu tercapai dalam sidang pleno Badan Legislasi (Baleg) di DPR, Jumat (6/2) malam yang dihadiri pemerintah dan DPD. Proses kesepakatan di antara ketiga lembaga itu sempat hampir berakhir buntu karena mayoritas fraksi di DPR menginginkan revisi UU Otsus Papua juga dimasukkan ke dalam Prolegnas prioritas 2015.

Namun, pihak pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly berhasil meyakinkan sidang pleno dengan dukungan Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Golkar hingga rapat bisa berakhir jelang pergantian hari.

Proses pengesahan sempat berjalan alot karena tiba-tiba revisi UU Otsus Papua hendak dipaksakan masuk ke prioritas 2015. Usulan itu awalnya diajukan DPD RI dan baru dimasukkan pada Jumat (6/2) pagi. Namun, pada rapat siang hari, fraksi-fraksi di DPR menolak revisi UU Otsos untuk masuk di Prolegnas 2015. Fraksi PAN dan Fraksi Partai NasDem secara terbuka menolak revisi UU Otsus masuk daftar prioritas.

Namun, saat pandangan mini fraksi tiba-tiba situasi berbalik. Sebanyak enam fraksi mendukung masuknya revisi UU Otsus Papua. Dari Koalisi Merah Putih (KMP) ada tiga mendukung, yakni Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PAN dan Fraksi Partai Demokrat.

Mereka bergabung dengan sebagian jajaran Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yakni Fraksi PKB, Fraksi PPP, Fraksi PKB, dan Fraksi Nasdem. "Pada siang tadi, kami memang kuatir revisi UU Otsus akan membuka kotak pandora. Dari situ ada kekhawatiran akan menimbulkan bola liar yang sulit dikontrol," kata Bachtiar Aly dari Fraksi NasDem, menjelaskan perubahan sikap fraksinya dalam hitungan jam.

"Tapi sekarang kami yakin, kalau suasana batin hari ini, dimana Pemerintah dan DPR bisa bersama, kalau revisi UU Otsus Papua masuk ke prolegnas 2015, Insya Allah kalau kita bersama, tak ada rintangan."

Dalam pleno itu Fraksi PKS memutuskan abstain. Sementara wakil Fraksi Hanura tak hadir. Sedangkan dua fraksi di DPR yang mem-back up pemerintah untuk menghindarkan revisi UU Otsus Papua masuk ke Prolegnas Proritas 2015 hanyalah Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Golkar. "Khusus revisi UU Otsus Papua, Fraksi Partai Golkar sependapat dengan pemerintah dan ingin mengedepankan pembangunan Papua ditingkatkan agar setara dengan daerah lain di Indonesia," kata juru bicara Fraksi Partai Golkar, M Misbakhun.

Ia menegaskan, pemerintah harus bisa bekerja efektif dalam mewujudkan amanah UUD 1945. Karenanya, program prioritas pun harus mendapat payung hukum. “FPG memandang penting disusunya proyeksi Prolegnas dan RUU prioritas, agar kebutuhan payung hukum pemerintahan dapat tersedia, sehingga pemerintah berjalan efektif mewujudkan amanah UUD 1945,” ucapnya.

Sementara Masinton Pasaribu dari Fraksi PDI Perjuangan menegaskan, pihaknya memahami posisi pemerintah yang lebih mengutamakan pelaksanaan UU Otsus Papua yang lebih baik. "Maka Fraksi PDI Perjuangan menyetujui 37 RUU Prioritas 2015 di dalam Prolegnas, serta menyetujui 159 RUU periode 2015-2019," kata Masinton.

Sementara Menkumham Yasona Laoly menegaskan bahwa Pemerintah bukannya tak setuju dengan revisi UU Otsus Papua. Namun, kebijakan pemerintahan Jokowi-JK adalah mendahulukan kebijakan affirmative action untuk Papua.

Yasonna menambahkan, kesejahteraan masyarakat di Papua merupakan prioritas. Karenanya selain dana otsus, katanya, pemerintah juga mengajukan penambahan dana infrastruktur untuk Papua.

"Kita terus evaluasi. Tahun ini ppemerintah bangun jalan, bahkan melibatkan TNI. Presiden memberi perhatian, bahkan tiga kali dalam setahun presiden ke Papua. Itu bukti perhatian pemerintah untuk Papua," beber Yasona.

Alasan lainnya, Yasona menilai seandainya pun UU Otsus direvisi, takkan berguna kalau dalam praktiknya belum bisa berjalan sempurna. Makanya, Pemerintah memilih agar diberi kesempatan melaksanakan UU Otsus saat ini dengan lebih sempurna, sembari mengkaji poin-poin UU itu yang harus direvisi.

"Apalagi usulan revisi ini masuknya saat injury time. Saya kira perlu mengkaji secara mendalam supaya hasilnya baik. Kalau revisi ini mau dimasukkan ke prioritas sekarang, saya juga harus konsultasi dulu dengan menkeu dan kementerian lain," ujarnya.

Karena itulah Yasona mengusulkan agar revisi UU Otsus Papua tetap dimasukkan ke Prolegnas 2015-2019, namun tak jadi bagian Prolegnas Prioritas 2015. Penjelasan Menkumham itupun akhirnya langsung menghentikan usaha enam fraksi yang sebelumnya ingin agar revisi UU Otsus Papua dimasukkan ke prolegnas prioritas 2015.

Sedangkan RUU Prioritas yang akan diselesaikan 2015 antara lain RUU Pemilihan Kepala Daerah, RUU Pemerintahan Daerah, RUU KUHP, sejumlah RUU terkait ratifikasi perjanjian internasional, dan RUU Pembentukan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Ketua Baleg DPR Sareh Wiyono mengatakan, kesepakatan itu akan dikukuhkan dalam paripurna DPR. ”Kesepakatan ini akan dibawa dalam rapat paripurna DPR terdekat untuk disahkan," kata Sareh yang memimpin pleno.

(ful)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini