Anas Urbaningrum Dapat "Diskon" Hukuman Satu Tahun

ant, · Jum'at 06 Februari 2015 18:08 WIB
https: img.okezone.com content 2015 02 06 337 1102458 anas-urbaningrum-dapat-diskon-hukuman-satu-tahun-IxUmgKe2I7.jpg

JAKARTA – Pengadilan Tinggi Jakarta mengurangi vonis mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, dalam perkara tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah dari sejumlah proyek pemerintah dan tindak pidana pencucian uang menjadi tujuh tahun penjara.

"Sudah ada putusan pada 4 Februari 2015. Putusan PT menjadi tujuh tahun, turun satu tahun, dendanya sama," kata Humas PT Jakarta M Hatta, melalui pesan singkat yang diterima, di Jakarta, Jumat (6/2/2015).

Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada 24 September 2014 memutuskan Anas divonis delapan tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp57,59 miliar dan 5,26 juta dolar AS. "Selain itu, tanah yang Krapyak dikembalikan ke pesantren untuk kepentingan santri," tambah Hatta.

Dalam putusan PN, majelis hakim yang dipimpin oleh Haswandi memerintahkan perampasan tanah Pondok Ali Ma'sum, Krapyak, Yogyakarta, seluas 7.870 meter persegi karena dinilai bentuk tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Anas.

"Mengenai tanah di Mantri Jeron, pengelolaan dan pemanfaaatannya diserahkan ke Yayasan Ali Ma'sum, Krapyak, majelis hakim berpendapat jika dituangkan di amar putusan, di kemudian hari dikhawatirkan timbul permasalahan hukum perdata. Untuk harta tersebut dirampas negara," kata Ketua Majelis Hakim Haswandi, dalam sidang 24 September 2014.

Sedangkan salah satu pengacara Anas, Handika Honggowongso, mengaku belum mendapat salinan resminya. "Resminya kami belum menerima. Tentu kalau sudah terima akan dipelajari untuk tentukan sikap dan langkah hukum lebih lanjut," katanya dalam pesan singkat.

Namun, ia mengatakan bahwa putusan banding terhadap Anas memang diperingan menjadi tujuh tahun penjara dan denda Rp300 juta. "Tanah di Yogya dikembalikan ke pesantren," tambah Honggo.

Sedangkan KPK juga belum memutuskan apakah akan mengajukan kasasi atau tidak terkait perkara tersebut. "Saya tanyakan dulu ya," kata Deputi Pencegahan KPK Johan Budi saat ditanyakan mengenai hal tersebut.

Vonis tersebut berdasarkan Pasal 11 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 64 Ayat (1) KUHP mengenai Penyelenggara Negara yang Menerima Hadiah.

Serta dakwaan kedua dari Pasal 3 Ayat (1) huruf c UU Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tentang Perbuatan Menyamarkan Harta Kekayaan yang Diperoleh dari Perbuatan Tindak Pidana.

(ful)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini