Bubarkan 10 Lembaga Non-Struktural, Jokowi Menuai Kritik

Qur'anul Hidayat, Okezone · Senin 15 Desember 2014 14:42 WIB
https: img.okezone.com content 2014 12 15 337 1079434 bubarkan-10-lembaga-non-struktural-jokowi-menuai-kritik-yu5HDsmhE3.jpg Bubarkan 10 Lembaga Non-Struktural, Jokowi Menuai Kritik (Foto: Okezone)

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI, Saan Mustopa, menilai langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghapus 10 lembaga non-struktural terkesan terburu-buru. Padahal, menurutnya, tindakan itu harus melalui kajian yang komprehensif.

"Ini kan dadakan. Pemerintah baru berjalan dua bulan kurang, dan mestinya harus ada yang lebih diprioritaskan," tuturnya saat dihubungi wartawan, Senin (15/12/2014).

Politikus Partai Demokrat itu melihat beberapa lembaga yang dihapus sebenarnya masih relevan untuk dipertahankan. Contohnya, Komisi Hukum Nasional (KHN) dan Dewan Buku Nasional.

"Komisi II DPR pasti akan mendukung kebijakan pemerintah tersebut seandainya didahului dengan kajian mendalam. Jadi, jangan disamaratakan. Prinsipnya, kalau setelah dikaji lembaga-lembaga itu ternyata memang tidak efektif, maka tidak masalah dibubarkan," tegas Saan.

Selain itu, ia juga mempermasalahkan sikap mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut yang tidak berkoordinasi terlebih dahulu dengan DPR sebelum membubarkan lembaga-lembaga tersebut.

"Dibahas dulu dengan DPR, dibicarakan bersama, apa pertimbangan serta berbagai dampaknya," sebutnya.

Sebagaimana diketahui, Jokowi pada 4 Desember 2014 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 176 tentang Pembubaran 10 Lembaga Non-Struktural. Hal itu dilakukannya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan.

Berikut ini 10 lembaga yang dibubarkan tersebut.

1. Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional;

2. Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;

3. Dewan Buku Nasional;

4. Komisi Hukum Nasional;

5. Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional;

6. Komite Antardepartemen Bidang Kehutanan;

7. Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu;

8. Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;

9. Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia;

10. Dewan Gula Indonesia.

(sus)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini