Fahri Setuju Jokowi Bubarkan Lembaga Non-Struktural

Qur'anul Hidayat, Okezone · Senin 15 Desember 2014 12:33 WIB
https: img.okezone.com content 2014 12 15 337 1079359 fahri-setuju-jokowi-bubarkan-lembaga-non-struktural-P8qyGyQBjV.jpg Fahri Setuju Jokowi Bubarkan Lembaga Non-Struktural

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menyampaikan, struktur pemerintahan sudah semestinya dijalankan oleh institusi inti, bukan lembaga non-struktural yang hanya akan menambah beban anggaran negara.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengaku setuju dengan pembubaran 10 lembaga non-struktural oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

"Lembaga semi negara ini jumlahnya dikurangi bahkan semua dihapus karena harusnya institusi inti yang berperan, bukan semi negara kadang-kadang tidak berkoordinasi. Kalau itu bisa dikurangi banyak cost negara yang balik," kata Fahri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (15/12/2014).

Meski begitu, Fahri mengingatkan Jokowi untuk melakukan kajian mendalam, jika ingin kembali menghapus lembaga non-struktural. Terlebih soal alih peran lembaga yang dihapus tersebut.

"Ada lembaga itu yang tiba-tiba dibentuk kaya NGO saja, maka itu diperlukan kajian, itu bisa ditempelkan ke kementerian yang terkait, tidak perlu buat dengan SK Presiden karena itu nambah cost. Saya kira itu lebih dari 10 (yang bisa dihapus). Harus ada kajian, jangan ada kekosongan negara karena penghapusan itu," tukasnya.

Fahri kemudian mencontohkan lembaga Komisi Hukum Nasional (KHN) yang ikut dalam daftar penghapusan. Menurutnya, lembaga tersebut sudah terwakili dengan adanya penasehat hukum presiden.

"Penasehat presiden ada Menkumham, Jaksa Agung, tempelkan saja. Itu supaya kita berhemat. Saya setuju dengan Pak Jokowi, tapi kaji lagi," tandasnya.

Jokowi pada tanggal 4 Desember 2014 yang lalu telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 176 tentang Pembubaran 10 Lembaga Non-struktural. Hal itu dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan.

Berikut 10 lembaga yang sudah dibubarkan tersebut:

1. Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional

2. Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat

3. Dewan Buku Nasional

4. Komisi Hukum Nasional

5. Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional

6. Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan

7. Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu

8. Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

9. Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia

10. Dewan Gula Indonesia. (sna)

(sus)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini