Peringatan Hari HAM Sembuhkan Luka Bangsa

Winda Eka Riyani, Okezone · Rabu 10 Desember 2014 13:09 WIB
https: img.okezone.com content 2014 12 10 337 1077270 peringatan-hari-ham-sembuhkan-luka-bangsa-n4u1s7f9Yx.jpg Peringatan Hari HAM Sembuhkan Luka Bangsa

JAKARTA - Memperingati hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia yang jatuh pada 10 Desember, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menggelar lokakarya nasional pelanggaran HAM.

Acara yang berlangsung di Hotel Grand Sahid Jakarta itu mengambil tema 'Merumuskan Jalan Indonesia Mendirikan Hak Asasi Manusia Sebagai Fondasi Praktik Kehidupan Berbangsa dan Bernegara'.

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai mengatakan, memperingati hari HAM ini adalah kewajiban seluruh bangsa untuk menyembuhkan luka bangsa, hal ini terkait masih minimnya penerapan keadilan bagi pelanggar-pelanggar HAM.

"Pemerintah selama ini telah melakukan berbagai langkah untuk melaksanakan konsensus nasional melalui pembentukan pengadilan HAM yang mengacu pada UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM yang dinilai tidak memadai oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia," kata Abdul di Hotel Grand Sahid, Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (10/12/2014).

Dia mengatakan, pelembagaan kebijakan di tingkat nasional saat ini sangat diperlukan untuk menunjang kemaslahatan HAM di Indonesia.

Abdul juga menuturkan, sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 1999 yang sudah diubah menjadi Undang-Undang No. 26 tahun 2000, Komnas HAM telah mengusut 10 peristiwa pelanggaran HAM.

Ketiga peristiwa tersebut adalah peristiwa Timor Timor, peristiwa Tanjung Priok dan peristiwa Abepura yang telah ditindaklanjuti dengan penyilidikan dan pemeriksaan oleh kejaksaan agung. Sedangkan tujuh lainnya, lanjut Abdul, belum ditindaklanjuti karena berbagai alasan dan pertimbangan.

"Laporan dikembalikan oleh Kejagung dan terjadi silang pendapat antara Komnas HAM dengan Kejagung. Bahkan, tiga kasus yang telah diperiksa pengadilan, semuanya membebaskan para terdakwa," imbuh Abdul.

Oleh karenanya ia berharap, pemerintah dapat secara aktif mengabdikan diri pada berbagai kasus HAM. Karena Indonesia asih memiliki setumpuk Pekerjaan Rumah berkaitan dengan pelanggaran dan penyelewengan keadilan HAM.

"Kita semua harus saling mengingatkan, bahwa hak asasi adalah memang hak yang real dimiliki setiap warga negara, dan negara harus lebih faham dan sigap mengkaji landasan hukumnya," tandasnya.(sna)

(sus)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini