nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Polisi Tertipu Aksi Mahasiswi

Salman Mardira, Jurnalis · Rabu 10 Desember 2014 12:29 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2014 12 10 337 1077239 polisi-tertipu-aksi-mahasiswi-ePRLjKNv1j.jpg Aksi mahasiswa menuntut pembentukan KKR dan Pengadilan HAM di depan Gedung DPRA. (Foto Salman Mardira/Okezone)

BANDA ACEH - Aksi mahasiswa memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia di depan Gedung DPR Aceh hari ini sempat diwarnai adegan unik. Itu terjadi saat seorang mahasiswi yang juga kordinator aksi tiba-tiba terjatuh, saat temannya sedang berapi-api berorasi.

Tjut Ika Mauliza, mahasiswi itu tersungkur ke tanah dan tak 'sadarkan diri' di bawah teriknya matahari. Beberapa polisi yang mengawal aksi itu terlihat panik, karena mengira ia pingsan. Mereka pun berupaya untuk mengangkat tubuh mungil mahasiswi tersebut.

Namun tiba-tiba Tjut Ika bangun dan meraih alat pengeras suara selanjutnya membaca puisi. Rupanya ia sedang beradegan teatrikal yang menggambarkan lelahnya pelanggaran HAM di Aceh menuntut keadilan. Seturut kemudian, polisi tadi mundur kembali ke posisinya semula sambil tersenyum.

Dalam aksinya selain menampilkan teatrikal, para mahasiswa menggelar sejumlah poster dan memamerkan 21 foto korban penculikan saat konflik berkecamuk di Aceh yang hingga kini jasadnya tak diketahui.

Mahasiswa mendesak pengusutan terhadap kasus tersebut dan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan pihak bertikai ketika konflik. "Konflik berkepanjangan yang terjadi di Aceh menyisakan luka teramat dalam bagi warga Aceh, khususnya keluarga korban," kata Tjut Ika dalam pernyataan sikapnya, Rabu (10/12/2014).

Menurutnya sembilan tahun damai Aceh, tapi pemerintah belum menunjukkan komitmennya terhadap isi perjanjian damai kedua pihak, terutama terkait penegakan HAM dan pemenuhan hak-hak korban konflik.

Mereka menyesalkan sikap pemerintah yang tak mewujudkan Komisi Keadilan dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, meski qanun KKR sudah disahkan parlemen Aceh setahun yang lalu. "Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya komitmen dan keberpihakan terhadap hal-hal yang berkaitan langsung kepada masyarakat dan pemajuan HAM di Aceh," ujarnya.

Mahasiswa mendesak pemerintah membentuk KKR dan Pengadilan HAM di Aceh, seperti termaktub dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan MoU Helsinki. Jika persoalan HAM masa lalu dibiarkan begitu saja, dikhawatirkan kasus serupa akan terulang di masa akan datang.

(ful)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini