Sahkan Kepengurusan PPP Versi Romy, Menkumham Langgar UU

Winda Eka Riyani, Okezone · Senin 03 November 2014 07:06 WIB
https: img.okezone.com content 2014 11 03 337 1060196 sahkan-kepengurusan-ppp-versi-romy-menkumham-langgar-uu-s5FAzlpJYZ.jpg Yasonna Laoly dinilai melanggar Undang-udang karena telah mengesahkan kepengurusan PPP versy Romy (Foto: Okezone)
JAKARTA - Pakar Komunikasi Politik Charta Politika, Arya Fernandes, menilai, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly terlalu gegabah mengeluarkan surat pengesahan kepengurusan PPP hasil Muktamar ke VIII versi Romahurmuziy.

Langkah Yasonna kata dia, sudah menyalahi Undang-Undang Nomor II Tahun 2011 tentang Peraturan Partai Politik, terkait konflik internal di partai kakbah.

"Saya kira ini ada indikasi pelanggaran yang dilakukan terhadap pasal yang mengatur penyelesaian konflik di sebuah partai politik," tutur Arya kepada Okezone, Minggu (2/11/2014) malam.

Kata dia, konflik internal PPP saat ini membutuhkan sosok penengah untuk meredamkan "bola panas" yang terjadi. Sosok penengah ini diharapkan dapat membantu meluruskan visi utama PPP kembali.

"PPP saat ini butuh penengah untuk meredam konflik yang ada, katakanlah menteri yang menaungi permasalahan ini, karena merujuk pada permasalahannya, kedua pihak terus saling adu kekuatan," jelasnya.

Seyogyanya lanjut dia, Menkumham bisa membaca semua aturan yang berkaitan dengan persoalan Undang-Undang, sekalipun masalah terlebih di ranah partai politik. Bila diharuskan menerbitkan surat tentang kepengurusan parpol, kata Arya, hal itu selayaknya dilakukan setelah diklarifikasi hingga verifikasi kepada kedua pihak parpol terkait.

(hol)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini