Soal Muktamar, Dua Kubu PPP Anut Sistem Politik Berbeda

Winda Eka Riyani, Okezone · Senin 03 November 2014 05:16 WIB
https: img.okezone.com content 2014 11 03 337 1060186 soal-muktamar-dua-kubu-ppp-anut-sistem-politik-berbeda-RdOKNdDe8k.jpg Soal muktamar, dua kubu PPP anut sistem politik berbeda
JAKARTA - Saling klaimnya keabsahan muktamar di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sampai saat ini kian meruncing dan menggelinding bak bola panas.
 
Kubu Suryadharma Ali (SDA) melaporkan keputusan yang dikeluarkan Kemenhukam yang mengesahkan kepengurusan PPP versi Romahurmuziy ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam laporannya PPP kubu Suryadharma meminta keputusan Kemenhukam itu dibatalkan.

Menurut pakar komunikasi politik Charta Politika, Arya Fernandes, saling klaimnya keabsahan muktamar dari dua kubu yang bersebrangan ini akibat dari penggunaan asas politik yang berbeda.

"Ini semua karena penggunaan asas politik yang berbeda, jika SDA menganggap dirinya masih memiliki power (kekuatan) sebagai Ketua Umum PPP ditambah mendapat dukungan dari elite KMP, lain hal nya Romy yang berkeyakinan masa jabatan SDA sudah berakhir sehingga mengklaim putusan muktamarnyalah yang sah saat ini," tuturnya kepada Okezone, Minggu malam, (2/11/2014).

Arya mengatakan, menjamurnya permasalah internal dari partai berlambang ka'bah itu hanya bisa diselesaikan di PTUN.

"Karena selalu mengadu kekuatan satu sama lain, ini semua hanya bisa diselesaikan melalui hukum pengadilan," tambahnya.

Seperti yang diketahui, Menhukam Yasonna Hamonangan Laoly telah mengeluarkan surat keputusan tentang pengesahan perubahan susunan kepengurusan DPP PPP. Jika ada yang tidak setuju dengan keputusan itu, Yasonna mempersilakan pihak tersebut menggugatnya ke PTUN.

Dalam keterangannya, Yasonna mengaku telah menandatangani surat keputusan tersebut pada Selasa lalu dan mengatakan dikeluarkannya surat keputusan itu didasari pada kajian yang telah dilakukan oleh Kemenhukam.

(hol)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini