Terbitkan SK Pengesahan PPP, Yassona Tutup Mata

Angkasa Yudhistira, Okezone · Jum'at 31 Oktober 2014 03:17 WIB
https: img.okezone.com content 2014 10 31 337 1059214 terbitkan-sk-pengesahan-ppp-yassona-tutup-mata-FFqrzH19Ft.jpg Terbitkan SK Pengesahan PPP, Yassona Tutup Mata

JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly dinilai telah melanggar Undang-undang tentang partai politik karena telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) pengesahan kepengurusan PPP versi Romahurmuziy.

"Ketika Menkum HAM mengesahkan PPP, Yassona lupa Undang-undang partai politik, pasal 24, menyerbutkan bahwa, tidak dapat mengesahkan satu partai ketika persoalan internal partai belum selesai," ujar pengamat politk, Said Salahudin, kepada Okezone, Kamis (30/10/2014) malam.

Ditambahkannya, pada pasal 33 di Undang-undang parpol juga menyerbutkan, penyelesaian persilisihan internal diselesaikan mahkamah partai dalam waktu 60 hari. "Itu saja belum selesai. Selama mahkamah itu berproses tidak boleh muktamar. Apa Yassona mau tutup mata?" tegasnya.

 
Ricuh Anggota DPR Fraksi PPP
 
Karenanya, lanjutnya, penentu akhir terhadap kepengurusan yang sah dalam konflik internal partai politik, kata dia, berada di pengadilan dengan merujuk kewenangan Mahkamah Partai seperti yang tertera pada Undang-undang.

Sebagaimana diberitakan, Yossana telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP versi Romy. (ang)

 

(trk)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini