SDA: Saya Taat Perintah Ulama

Rizka Diputra, Okezone · Kamis 23 Oktober 2014 17:15 WIB
https: img.okezone.com content 2014 10 23 337 1056119 sda-saya-taat-perintah-ulama-9niC2mcL1H.jpg Suryadharma Ali (Foto: Dok. Okezone)

JAKARTA - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali (SDA) menegaskan dirinya akan taat terhadap perintah ulama yang menginginkan agar Muktamar Islah digelar pada 30 Oktober mendatang di Jakarta.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) alim ulama se-Indonesia yang digelar di Pondok Pesantren Asshiddiqiyah, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis (23/10/2014).

“Sikap saya terkait kekisruhan di internal PPP sudah jelas. Saya patuh dan taat terhadap perintah ulama yang berada di Mahkamah Partai (MP),” tegas SDA.

Mantan Menteri Agama ini menegaskan, sikapnya tersebut diketahui betul oleh Ketua MP Chozin Chumaidi. Menurutnya, saat ini PPP sedang menghadapi ujian sangat berat. Dan jika dibiarkan berlarut-larut, maka akan berdampak buruk terhadap eksistensi PPP sebagai partai politik.

“Kalau kita terlena dan disibukkan dengan konflik di internal, bagaimana kita mau mempersiapkan dan menghadapi tantangan ke depan,” ujarnya.

Menyinggung posisi PPP, apakah tetap berada di Koalisi Merah Putih (KMP) atau berpindah ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH), SDA menjawabnya dengan diplomatis. “Saya memiliki keyakinan, baik KMP dan KIH, kedua koalisi ini dibentuk untuk kepentingan rakyat. Hanya caranya saja yang berbeda,” sebutnya.

Sementara itu, Ketua Mahkamah Partai PPP Chozin Chumaidi mengatakan, kekisruhan di PPP berawal dari rapat yang digelar pada 9 September lalu di kantor DPP PPP. Di rapat itu memutuskan untuk mencopot SDA dari jabatan Ketua Umum PPP, dan mengangkat Emron Pangkapi sebagai penggantinya sementara (Plt).

“Padahal, di dalam AD/ART PPP tidak mengenal dengan istilah Plt,” ungkapnya.

Menurutnya, Mahkamah Partai sudah berusaha mendamaikan kubu SDA dan kubu Romy, dan melarang kedua kubu bertikai tersebut menjalankan roda partai berdasarkan keinginannya sendiri-sendiri, sampai digelarnya Muktamar Islah.

“Sampai digelarnya Muktamar Islah, kedua kubu dilarang mengatasnamakan PPP, kecuali diketahui oleh kedua belah pihak. Misalnya, kalau ada surat keluar, harus ditandatangani SDA dan Romy selaku Ketua Umum dan Sekjen hasil Muktamar Bandung,” tukasnya.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini