Share

Pernyataan Politik Muktamar PPP Romy Cs

Misbahol Munir, Okezone · Jum'at 17 Oktober 2014 12:53 WIB
https: img.okezone.com content 2014 10 17 337 1053451 1WfruOnRmi.jpg pernyataan politik Muktamar PPP Romy Cs (Foto: Dok. Okezone)

JAKARTA - Muktamar ke-VIII Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digelar kubu Romahurmuziy di Hotel Empire, Jalan Embong Malang, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (17/10/2014) telah usai.

Muktamar ini menghasilkan beberapa keputusan termasuk penetapan M Romahurmuziy sebagai Ketua Umum periode 2014-2019.  Keputusan penting lainnya, terkait haluan politik PPP di pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), sikap terhadap Perppu, dan lainnya.

Berikut pernyataan politik Muktamar ke VIII PPP yang dibacakan langsung oleh Ketua Panitia Muktamar, Usman Doni Tokang:

Pertama, PPP dengan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, menyatakan diri berada dan mendukung penyelenggara kekuaasaan Pemerintahan menurut Undang-Undangan Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kedua, PPP mengajak, seluruh elemen bangsa, terutama konstituen dan kader PPP, untuk segera mengakhiri segala macam perbedaan akibat Pemilihan Umum Presiden 2014, lalu secara bersama-sama menatap ke depan guna membangun bangsa dan negara.

Ketiga, PPP mendukung peraturan pemerintah pengganti Undang (Perppu) nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, sehingga Pemilihan Umum Kepala Daerah dapat dilakukan secara jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta bebas dari politik uang.

Keempat, PPP mendorong pemerintah untuk segera melaksanan reformasi agraria, mengalihkan pengelolaan hutan kepada rakyat, dan meningkatkan pelayanan adminitrasi terkait pertahanan sebagai pintu masuk untuk menyelesaikan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi.

Kelima, PPP mendorong pemerintah untuk membuat program yang dapat menyelesaikan persoalaan dasar masyarakat, terkait kesehatan, pendidikan, perumahan, dan infrastruktur.

Keenam PPP mendorong pemerintah untuk meningkatkan perhatiannya kepada madrasan dan pondok pesantren, serta dengan perhatian pemerintah terhadap lembaga pendidikan lain di Indonesia.

Ketujuh PPP mengusulkan kepada pemerintah agar menjadikan tanggal 9 November sebagai "Hari Santri" yang merujuk pada tanggal Resolusi Jihad yang dikeluarkan oleh KH Hasyim 'Asy'ari yang menjadi pemicu pertahanan semesta arek-arek Surabaya untuk menghalau penjajahan dan imprealisme. Resolusi Jihad yang dikeluarkan oleh KH Hasyim 'Asy'ari merupakan satu rangkaian dengan Hari Pahlawan 10 November.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini