Perppu dan UU Tentang Pilkada Seperti "Komedi Putar"

Angkasa Yudhistira, Okezone · Rabu 15 Oktober 2014 07:03 WIB
https: img.okezone.com content 2014 10 15 337 1052297 KCQ7AKaLhp.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Perppu Pilkada) yang diterbitkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu bermasalah.  

Pengamat politik, Said Salahudin, mengatakan, setidaknya ada tiga poin penting yang menyebabkan Perppu yang diterbitkan SBY itu menimbulkan masalah.

 

"Pertama, penerbitan Perppu itu menunjukkan sikap inkonsistensi Presiden. Sebab, SBY sebetulnya telah menyatakan persetujuannya terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pilkada, baik secara materiil maupun formil. Persetujuan materiil Presiden ditunjukkan dengan tidak adanya penolakan SBY terhadap materi UU Pilkada yang mengatur pemilihan kepala daerah oleh DPRD," ujar Said kepada Okezone, Selasa (14/10/2014).

 

Tidak adanya penolakan dari SBY, sambungnya, nampak dari Mendagri Gamawan Fauzi yang ditugaskannya untuk menghadiri rapat paripurna dan diberikan kesempatan oleh DPR untuk menyampaikan sikap Presiden.

 

"Ternyata sama sekali tidak menyatakan penolakan Presiden terhadap UU itu. Adapun persetujuan formil Presiden terhadap UU Pilkada terbukti dengan ditandatanganinya UU oleh SBY serta diundangkannya UU tersebut oleh pembantu Presiden, yaitu Menkumham Amir Syamsudin," imbuhnya.

 

Dikatakannya, seandainya SBY sungguh-sungguh menginginkan Pilkada secara langsung, maka caranya bukan dengan menerbitkan Perppu, melainkan dengan cara menolak pengesahan RUU Pilkada menjadi UU Pilkada dalam rapat paripurna DPR.

"Di sinilah sesungguhnya Presiden memiliki hak veto. Sebab, berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, setiap RUU harus mendapat persetujuan bersama DPR dan Presiden, tidak bisa hanya disetujui oleh salah satu pihak saja," terangnya.

 

Permasalahan yang kedua, motif penerbitan Perppu Pilkada tidak selaras dengan kehendak konstitusi. Sebab, penerbitan Perppu oleh Presiden SBY dinilainya lebih didasari karena adanya perbedaan pandangan politik antara Presiden yang menginginkan Pilkada langsung dan DPR yang menginginkan Pilkada melalui DPRD.

 

"Merujuk putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, Perppu hanya diperlukan apabila terdapat keadaan atau kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat, terjadi kekosongan hukum (rechtvacuum) atau UU yang ada dianggap tidak memadai, serta untuk mewujudkan kepastian hukum. Jadi, penerbitan Perppu seharusnya untuk keperluan itu, bukan karena adanya perbedaan pandangan politik," kata Said.

 

Karena itulah Said menyatakan, jika Perppu bisa seenaknya dikeluarkan oleh Presiden untuk membatalkan UU karena adanya perbedaan pandangan politik, maka Presiden dapat dituduh hendak melemahkan DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk UU, sebagaimana bunyi Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang".

 

"Lebih dari itu, motif penerbitan Perppu yang dilandasi oleh adanya perbedaan pandangan politik dapat menjadi preseden buruk. Sebab, Presiden-presiden selanjutnya berpeluang mengulangi kembali kebijakan SBY yang mengeluarkan Perppu untuk mengalahkan UU karena pandangan politik Presiden berbeda dengan DPR," jelasnya.

 

Said menyatakan bahwa jika hal tersebut terus berlanjut, maka akan jadi seperti komedi putar. Ketika diterbikan Undang-undang oleh DPR, Presiden akan keluarkan Perppu saat tidak menemukan satu pemahaman dan terus bergulir dengan gugatan ke MK, menggugat soal Undang-undang ataupun menggugat Perppu yang kini telah bergulir di meja Mahkamah Konstitusi.

 

"Akan seperti 'Komedi Putar', terus saja dia berputar dari Undang-undang, Perppu, dan gugatan di MK," ujarnya.

 

Ketiga, penerbitan Perppu Pilkada oleh Presiden justru berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum. Sebab, dalam hal Perppu dimaksud mendapatkan penolakan dari DPR, maka menurut pasal 52 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP), Perppu tersebut harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pencabutan Perppu itu itu menurut UU PPP harus dituangkan dalam RUU tentang Pencabutan Perppu.

(hol)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini