Jokowi Lebih Kuat ketimbang Presiden Amerika

Nina Suartika, Okezone · Kamis 09 Oktober 2014 02:01 WIB
https: img.okezone.com content 2014 10 08 337 1049964 VMSNYhxD50.jpg Jokowi Lebih Kuat ketimbang Presiden Amerika

JAKARTA - Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie mengungkapkan bahwa posisi presiden Republik Indonesia sangatlah kuat, bahkan lebih kuat daripada Presiden Amerika Serikat. Hal ini diungkap Jimly untuk menjawab keresahan sebagian masyarakat terkait posisi parlemen yang dikuasai oleh Koalisi Merah Putih (KMP).

 

“Yang sekarang terjadi ini gejala divided government, ini tidak akan membuat pemerintahan hancur, Presiden RI di sini kuat karena memiliki veto, dalam hal legislasi Presiden RI lebih kuat daripada Amerika, seandainya Presiden RI tidak setuju dengan RUU, Presiden bisa veto,” tutur Jimly di Jakarta, Rabu (8/10/2014) malam.

 

Sebagaimana diketahui, dengan terpilihnya Pimpinan DPR dan MPR dari Koalisi Merah Putih, muncul spekulasi dari beberapa masyarakat bahwa Pemerintahan Jokowi kedepan akan kolaps dan bukan mustahil apabila Presiden terpilih nantinya akan dimakzulkan. “Itu cuma prasangka saja, justru ini bagus untuk perkembangan demokrasi di Indonesia, jangan dianggap negatif,” kata Jimly.

 

Menurut Jimly, memang gejala politik seperti saat ini belum terbiasa di Indonesia, namun diperlukan perangkat-perangkat lain untuk saling menunjang, dilain waktu akan muncul solusi, sistem veto juga akan berjalan.

 

Dalam hal ini, mantan Ketua MK itu mencontohkan mengenai RUU Free Trade Zone yang telah disahkan DPR namun tidak diundangkan, karena tidak disetujui oleh Presiden. Diprediksi, dalam waktu 5 tahun mendatang, bukan hal yang mustahil apabila Presiden terpilih akan melakukan hal serupa.

 

“Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, ini justru malah bagus, biarlah fungsi Pemerintah, fungsi MPR, fungsi DPR bekerja dan berlomba-lomba untuk mengabdi kepada rakyat,” Jimly menambahkan.

 

Terkait isu pemakzulan Presiden, Jimly menegaskan hal itu sangat sulit terjadi selama Presiden tidak terbukti melanggar hukum, korupsi dan lain-lain. “Impeachment lebih sulit daripada mengubah UUD 1945, karena membutuhkan persetujuan 3/4 anggota MPR, sulit dibayangkan impeachment terjadi di Indonesia,” tegasnya.

 

Selain itu, diakhir pemaparannya Jimly juga menyerukan kepada para pemangku kepentingan untuk bekerja secara inklusif. “Semua pihak harus membuka diri, kuncinya inklusifisme di semua bidang, jangan mengedepankan ego masing-masing karena akal sehat akan menuntun kita pada kebenaran,” tutupnya.

(ful)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini