JAKARTA - Kemenangan Koalisi Merah Putih (KMP) pada pemilihan paket pimpinan DPR dan MPR harus dimaknai presiden terpilih Jokowi sebagai bagian dari pelaksanaan sistem presidensial secara baik.
Â
Dalam sistem presidensial presiden memegang penuh kekuasaan di eksekutif, dan kekuatan lain dalam hal ini KMP memegang kendali di parlemen, sehingga terjadi keseimbangan.
"Ini sejalan check and balances," Â kata Wasekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu. (8/10/2014).
Â
Fahri mengatakan, Jokowi tidak perlu merasa khawatir dengan keberadaan KMP yang kini menguasai parlemen, apalagi berpikir akan menjegal pemerintahannya hingga berhalusinasi akan memakzulkan.
Â
"Menjatuhkan presiden itu susah, bahkan mekanismenya berbelit, angket dulu, angket harus temukan kasus 12 kategori, pidana, apakah layak di-impeachment, setelah itu muncul hak menyatakn pendapat, diajukan ke MK, lalu di sana pemerintah ada pembelaan, di MK toh kalau bersalah ke sidang istimewa ladi. Artinya santai saja, pemerintah jangan khawatir,"tuturnya.
Â
Fahri menambahkan, yang perlu dilakukan Jokowi sebaiknya konsentrasi untuk menyusun kabinet dengan baik. Nah, parlemen nanti akan bertindak melakukan fungsi pengawasan dari kinerja pemerintah.
Â
"Jadi sebetulnya tidak ada ruang ganggu pemerintah. Opini KMP ganggu Jokowi, tidak sehat. DKI juga kami mayoritas, kami santai-santai saja," pungkasnya.
(ful)
