JAKARTA - Kemenangan Koalisi Merah Putih (KMP) pada pemilihan paket pimpinan DPR dan MPR harus dimaknai presiden terpilih Jokowi sebagai bagian dari pelaksanaan sistem presidensial secara baik.
Dalam sistem presidensial presiden memegang penuh kekuasaan di eksekutif, dan kekuatan lain dalam hal ini KMP memegang kendali di parlemen, sehingga terjadi keseimbangan.
"Ini sejalan check and balances," kata Wasekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu. (8/10/2014).
Fahri mengatakan, Jokowi tidak perlu merasa khawatir dengan keberadaan KMP yang kini menguasai parlemen, apalagi berpikir akan menjegal pemerintahannya hingga berhalusinasi akan memakzulkan.
"Menjatuhkan presiden itu susah, bahkan mekanismenya berbelit, angket dulu, angket harus temukan kasus 12 kategori, pidana, apakah layak di-impeachment, setelah itu muncul hak menyatakn pendapat, diajukan ke MK, lalu di sana pemerintah ada pembelaan, di MK toh kalau bersalah ke sidang istimewa ladi. Artinya santai saja, pemerintah jangan khawatir,"tuturnya.
Fahri menambahkan, yang perlu dilakukan Jokowi sebaiknya konsentrasi untuk menyusun kabinet dengan baik. Nah, parlemen nanti akan bertindak melakukan fungsi pengawasan dari kinerja pemerintah.
"Jadi sebetulnya tidak ada ruang ganggu pemerintah. Opini KMP ganggu Jokowi, tidak sehat. DKI juga kami mayoritas, kami santai-santai saja," pungkasnya.
(ful)
