Serikat Buruh Resmi Gugat UU Pilkada

Tri Kurniawan, Okezone · Selasa 07 Oktober 2014 20:07 WIB
https: img.okezone.com content 2014 10 07 337 1049426 Ax1mfuqJ2X.jpg Serikat Buruh Resmi Gugat UU Pilkada

JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) resmi mendaftarkan gugatan UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea dan Presiden KSBSI Mudhofir mengantarkan berkas pendaftaran gugatan ke MK pukul 15.00 WIB, Selasa (7/10/2014).

Andi Gani mengatakan permohonan uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota atau UU Pilkada dilakukan untuk mengantisipasi jika Perppu tentang Pilkada di tolak DPR.

“Kami tidak percaya Perppu ini akan mulus di DPR jadi kami ajukan judicial review,” kata Andi di Gedung MK, Jakarta Pusat.

KSPSI dan KSBSI menggugat Pasal 2 dan 3 tentang proses pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Menurutnya, tidak beralasan jika pilkada langsung oleh rakyat dihentikan karena politik uang dan biaya politik yang mahal.

Money politic kan bukan rakyat yang minta duit, tapi elite politik yang nyogok rakyat. Kenapa hak rakyat yang dicabut? Harusnya aturan tegas siapa money politic harus dicabut hak politiknya,” tegasnya.

Andi mengancam akan mengerahkan massa untuk menggerduk parlemen jika anggota DPR bermain-main dengan UU Pilkada. Menurutnya, tidak mustahil unjuk rasa seperti 1998 bakal terulang.

"Parlemen jalanan seperti buruh siap melawan parlemen Senayan yang dengan sengaja meloloskan pilkada tidak langsung,” tegasnya.

Sementara, Mudhofir, mengatakan buruh akan terus bergerak agar pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat tetap berlaku. Dia menilai, UU Pilkada tidak sejalan dengan semangat reformasi.

“Peluang (diterima atau tidak) masih 50:50. Kalau dihitung-hitung nanti paripurna deadlock dan diambil langkah voting, maka Perppu bisa ditolak,” paparnya.

(trk)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini