SBY Desak Lapindo Lunasi Ganti Rugi Warga

Fahmi Firdaus , Okezone · Selasa 08 April 2014 15:24 WIB
https: img.okezone.com content 2014 04 08 337 967206 05J0am6wKK.jpg

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendesak PT Minarak Lapindo untuk membayar ganti rugi warga yang terkena musibah lumpur Lapindo sesuai dengan putusan MK yang mengabulkan uji materi korban semburan lumpur di area peta terdampak.

"Presiden berharap dengan keputusan MK, tidak ada penafsiran abu-abu terkait dengan tanggungjawab pemerintah dan perusahaan di area terdampak yang diakibatkan oleh bencana Lapindo. Ini berita baik bagi penduduk," kata Staf Khusus Presiden RI Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparingga, di Kantor Presiden, Selasa (8/4/2014).

Daniel berharap, semua pihak harus menaati putusan MK tersebut, termasuk Presiden SBY. Ia juga memastikan tidak ada motif politik dalam putusan MK itu.

"Ini kan keputusan MK. Dan kedudukan presiden tidak lebih tinggi dari MK. Presiden tidak bisa mengaturnya. Perintah MK menugaskan pemerintah untuk kewajban (lapindo) dipenuhi,"terangnya.

Namun Daniel belum mengetahui apakah pemerintah akan mengambil jalur hukum jika pembayaran tersebut berlarut-larut. "Belum dipikirkan (upaya hukum). Pemerintah masih percaya PT Lapindo masih memiliki itikad baik," tutup Daniel.

Sekedar diketahui, MK mengabulkan uji materi korban semburan lumpur Lapindo Sidoarjo di area peta terdampak. Menurut Mahkamah, Pasal 9 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Dalam putusan itu, pemerintah diminta turun tangan dan menjamin pembayaran ganti rugi korban semburan lumpur Lapindo di wilayah peta terdampak. Pemerintah diminta mendesak PT Minarak Lapindo Jaya untuk melunasi ganti rugi kepada warga yang terkena lumpur Lapindo.

(sus)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini