IPW Advokasi Korban Salah Tangkap di Gresik

Muhammad Saifullah , Okezone · Minggu 21 Juli 2013 22:00 WIB
https: img.okezone.com content 2013 07 21 337 840223 TGh5smr46T.jpg Ilustrasi (Dok Okezone)

JAKARTA - Keluarga korban salah tangkap di Jawa Timur akan melaporkan Kapolres Gresik ke Propam Mabes Polri pada Selasa 23 Juli 2013. Rombongan plus saksi mata kejadian akan didampingi oleh Indonesia Police Watch.

 

“IPW menilai apa yang dilakukan Polres Gresik adalah gambaran bahwa akhir-akhir ini Polisi semakin sadis dan cenderung mengabaikan penegakan supremasi hukum,” ungkap Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane kepada Okezone di Jakarta, Minggu (21/7/2013).

 

Kasus salah tangkap yang dialami Jamal Abdulah terjadi pada 24 Juni 2013. Saat itu rumah keluarga Jamal di Desa Sumurber, Kecamatan Paneng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur diserang enam lelaki. Para penyerang berusaha masuk ke dalam rumah, merusak motor keluarga Jamal dan melempari rumahnya. Melihat hal ini Jamal melakukan pembelaan dan memukul Abdul Karim, salah seorang penyerang rumahnya.

 

Akibat pemukulan ini Abdul Karim melapor ke Polres Gresik, yang kemudian menangkap dan menahan Jamal Abdullah. Sebaliknya laporan keluarga Jamal ke Polres Gresik atas penyerangan rumahnya hingga kini tak kunjung ditindaklanjuti. Para pelaku penyerangan masih bebas bergentayangan. Keluarga Jamal sudah melaporkan kasus salah tangkap ini ke Kapolda Jatim pada 30 Juni 2013. Namun tidak ada tanggapan dari Kapolda dan Jamal masih saja ditahan polisi.

 

Neta menekankan, penahanan Jamal melanggar UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 ayat 3 UU Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan, katagori anak di bawah umur adalah anak yang berusia antara 12 sampai 18 tahun, sementara Jamal masih berusia 17 tahun dan bukan berkonflik dengan hukum, melainkan korban yang membela diri dari serangan 6 pelaku.

 

Pasal 30 ayat 2 juga menyebutkan, anak yang ditangkap wajib ditempatkan di Ruang Pelayanan Khusus Anak, adapun Jamal selama ini ditempatkan di sel tahanan. Kemudian, pasal 33 ayat 1 menyebutkan, penahanan anak untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 hari. Faktanya, Jamal sudah ditahan selama 26 hari.

 

“Kapolres Gresik sepertinya tidak peduli dengan nilai-nilai keadilan maupun UU Sistem Peradilan Pidana Anak. UU tersebut dilanggar sedemikian rupa. Bahkan, Jamal yang seharusnya menjadi korban malah ditangkap dan ditahan, sementara enam pelaku penyerangan terhadap rumahnya malah dibebaskan,” tegasnya.

 

Berdasarkan pada fakta-fakta di atas, IPW mendesak Kapolri Jenderal Timur Pradopo mencopot Kapolres Gresik dan memerintahkan Propam Polri bekerja cepat karena kasus yang menimpa Jamal mulai dimanipulasi dan direkayasa agar seolah-olah kasus salah tangkap itu menjadi kasus kriminal yang wajar. Padahal, sesungguhnya korban dikriminalisasi.

(ful)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini