Share

Hanya di Zaman SBY, BLSM Dapat Sejahterakan Masyarakat?

Angkasa Yudhistira, Okezone · Rabu 19 Juni 2013 08:30 WIB
https: img.okezone.com content 2013 06 19 337 824072 Iq4ammUkY4.jpg Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)

JAKARTA - Kenaikan harga bahan bakar miyak (BBM) jenis premium, sebenarnya sudah terjadi sejak 1966 lalu, yakni di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Dan terus bergulir hingga bergantinya kepemimpinan era orde baru di bawah kepemimpinan Soeharto, tiap tahunnya harga premium terus melonjak sedikit demi sedikit.  

 

Bahkan, di akhir masa jabatan Soeharto dengan diwarnai demo mahasiswa yang menduduki gedung DPR-MPR, menjadi titik tertinggi kenaikan BBM, yaitu mencapai Rp500. Dimana sebelumnya seharga Rp700 per liter yang stabil sejak tahun 1993, naik menjadi Rp1.200 pada tanggal 5 Mei 1998. Lima hari menjelang Soeharto lengser, yakni 16 Mei 1998, BBM mengalami sedikit penurunan harga menjadi Rp1.100. Harga itu bertahan di masa peralihan menuju era reformasi, di bawah kemepimpinan BJ Habibie.

Baca Juga: KKP Pastikan Proses Hukum Pelaku Perdagangan Sirip Hiu Ilegal di Sulawesi Tenggara

 

Memasuki era reformasi yang begitu terbuka dengan perekonomian global, harga premium mengalami fluktuasi yang mengerikan. Dimana pada 1 Juni 2001, sempat mencapai Rp2.180. Pada akhirnya, tahun 2013 ini, premium seharga Rp4.500, diprediksi bakal naik menjadi Rp6.500 per liter.

 

Dibalik semua sejarah itu, ada hal menarik yang dapat diulas. Ada kompensasi dibalik naiknya harga BBM bersubsidi itu sendiri. Mulai Bantuan Langsung Tunai (BLT) di tahun 2012 lalu, hingga berubah nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di tahun ini. Berbagai pandangan, mulai dari yang pro sampai kontra pun terus bermunculan.

 

Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, menilai apa yang dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengalami penurunan cara berpikir. Sebab, menurutnya apa yang dikeluarkan melalui kebijakannya itu, sama sekali tidak mendidik masyarakat untuk dapat mandiri. Dan di era sebelum SBY berkuasa, kompensasi kenaikan BBM pun tidak ada.

 

"Bukan cuma jebloknya pola pikir, saya pikir pemerintah saat ini benar-benar sudah tidak memiliki nilai. BLSM, sudah merendahkan harga diri orang," tegasnya saat berbincang dengan Okezone, Selasa (18/6/2013).

 

Dikatakan Margarito, dalam Pancasila yang menjadi dasar negara, sudah jelas ingin memanusikan manusia. Pasalnya, besaran nominal dalam BLSM hanyalah Rp150-Rp200 ribu dengan pernak-perniknya seperti beras 15kg dan bahan pokok lainnya. "Apa dengan bantuan itu bisa mensejahterakan masyarakat? Tidak. Ini benar-benar sudah melecehkan masyarakat," kata Margarito.

 

Dalam mensejahterakan masyarakat, lanjutnya, pemerintah sebaiknya tidak lagi melihat partai koalisi dan nonkolaisi. "Kalau memang apa yang diutarakan PDI Perjuangan dengan menghemat dan menambah anggaran dapat dilakukan, ya lebih baik gunakan cara itu. Jangan hanya memandang PDI Perjuangan bukan partai koalisi," tutupnya.

(hol)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini