DPR: Kenapa Kita Lalai Urus Pulau Terluar?

Misbahol Munir, Okezone · Minggu 20 Januari 2013 10:27 WIB
https: img.okezone.com content 2013 01 20 337 748938 C1YhKTelQq.jpg Ilustrasi (Foto: Ist)

JAKARTA – Kabar pencaplokan pulau kembali terjadi. Kini Pulau Semakau di Batam, Kepulauan Riau, dicaplok negara tetangga Singapura. Perampasan pula ini bukan kali pertama, sebelumnya Pulau Sipadan dan Ligitan lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pulau terluar itu telah masuk ke peta negara Singapura.  

 

Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin mengaku terkejut dengan kabar tersebut. Politikus PDI Perjungan itu sangat kecewa lantaran pulau tersebut tak tercatat dalam peta Kepulauan Riau. Bahkan, dia juga heran dengan kementerian yang tak serius mengurusi pulan terluar NKRI tersebut.

 

“Sangat mengejutkan, apalagi kalau benar bahwa pulau itu tak tercatat dalam wilayah Kepri. Mengapa kemudian kita lalai? Padahal ada kementrian yang mengurusinya, dan tercatat sebagai pulau terluar/terdepan,” ungkap Tubagus Hasanuddin kepada Okezone, Minggu (20/1/2013).

 

Sebelumnya, setelah Pulau Sipadan dan Ligitan lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kini Pulau Semakau di Batam, Kepulauan Riau, hendak dicaplok negara tetangga Singapura. Bahkan, pulau terluar itu telah masuk ke peta negara Singapura.

 

Pulau Semakau yang masuk wilayah Kelurahan Kasu, Kecamatan Belakangpadang, Batam, hanya berpenduduk sembilan kepala keluarga. Untuk menjangkau ke pulau kecil tersebut, membutuhkan waktu sekira 30 menit dengan menggunakan pompong, perahu kecil dari Pelabuhan Sekupang, Batam.

 

Pulau tersebut terletak pada koordinat 1.06.06.01 lintang utara dan 103 49.27.41 bujur timur.

 

Namun tiba-tiba pulau yang sejajar dengan Pulau Nipah, namun agak menjorok ke Laut Singapura itu, saat ini telah dimasukkan ke dalam peta negara Singapura.

 

Menyikapi hal tersebut, Gubernur Kepri, HM Sani, akan melayangkan surat kepada Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa. Sani juga akan menindaklanjuti pencaplokan pulau tersebut ke Konsulat Singapura.

 

Pemprov Kepri berharap, Pemerintah Pusat dapat menyelesaikan permasalahan itu.

(hol)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini