Herman: Semua Kementerian Harus Ngantor di Luar Jakarta

Misbahol Munir, Okezone · Minggu 20 Januari 2013 08:59 WIB
https: img.okezone.com content 2013 01 20 337 748933 chDVQkzMGG.jpg Foto: Fitri Yulianti (Okezone)

JAKARTA- Pro-kontra pemindahan Ibu Kota terus bergulir. Ada pula yang mecawanakan agar Kementerian Kelautan dan Pertanian tidak berkantor di Jakarta sehingga Jakarta teratasi dari permasalahan banjir.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khoeron sepakat dengan wacana tersebut. Bahkan, politikus Demokrat itu mengusulkan agar semua kementerian berkantor di luar Jakarta.

“Sebenarnya bukan Menteri Kelautan dan Mentan saja, kementrian lainnya semestinya bisa berkantor di mana saja,” ungkap Herman kepada Okezone, Minggu (20/1/2013).

Terkecuali kata dia, bagi kementerian yang melekat dengan tugas Presiden tetap berkantor di Jakarta. “Kecuali kementrian yang melekat dengan tugas-tugas presiden,” kata dia.

Kata dia, bila wacana itu berhasil tentu akan mengurangi permasalahan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. “Pasti akan mengurangi beban Ibu Kota,” pungkasnya

Sebelumnya, wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta menuai pro dan kontra. Sejarawan JJ Rizal menilai, pemindahan ibu kota ke tempat lain bukan solusi yang tepat. Bahkan, hal itu mencerminkan ketidakfasihan para elit di negeri ini dalam menangani permasalahan di Jakarta.

"Menurut saya pemindahan ibu kota sudah hampir membuat orang putus asa. Padahal, ini kesalahan elit yang tidak pernah mencari solusi bagaimana menghadapi persoalan Jakarta," ungkap Rizal di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (19/1/2013).

Menurutnya, salah satu permasalahan yang sedang hangat yakni soal banjir seolah terjadi pembiaran. Sejak tahun 1913 sampai sekarang, kata dia, setiap banjir menerjang Jakarta pemerintah bersikap akan bertekad dan bertekad, namun tidak ada langkah yang nyata.

Jakarta, kata Rizal, memang pusat pemerintah, namun Jakarta saat ini sudah kelebihan beban. Seharusnya, birokrasi pusat di Indonesia harus tersebar di daerah. Misalnya Kementerian Kelautan di jantung maritim seperti Maluku dan Kemeterian Pertanian Kaliamantan.

"Itu otomastis akan terjadi pengembangkan daerah di sana. Kalau masalah koordinasi kan ada teknologi jadi mudah. Pusat pemerintahannya ya di Jakarta, karena ada faktor historis kita yang menjadi Indonesia dan itu tidak bisa dihilangkan," pungkasnya.

(hol)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini