Kementerian Kelautan & Pertanian Jangan Ngantor di Jakarta

Fiddy Anggriawan , Okezone · Sabtu 19 Januari 2013 14:43 WIB
https: img.okezone.com content 2013 01 19 337 748732 XNiaCswf6I.jpg Foto: Fitri Yulianti (Okezone)

JAKARTA – Wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta menuai pro dan kontra. Sejarawan JJ Rizal menilai, pemindahan ibu kota ke tempat lain bukan solusi yang tepat. Bahkan, hal itu mencerminkan ketidakfasihan para elit di negeri ini dalam menangani permasalahan di Jakarta.  

 

"Menurut saya pemindahan ibu kota sudah hampir membuat orang putus asa. Padahal, ini kesalahan elit yang tidak pernah mencari solusi bagaimana menghadapi persoalan Jakarta," ungkap Rizal di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (19/1/2013).

 

Menurutnya, salah satu permasalahan yang sedang hangat yakni soal banjir seolah terjadi pembiaran. Sejak tahun 1913 sampai sekarang, kata dia, setiap banjir menerjang Jakarta pemerintah bersikap akan bertekad dan bertekad, namun tidak ada langkah yang nyata.

 

"Sejak pemerintah kolonial sudah menyuruh namanya Herman Fadrin untuk riset soal bajir. Dia riset minta dana 1,7 juta gulden, dikeluarin oleh pemerintah Batavia 1,1 juta gulden, itu pun dikeluarkan bukan dalam waktu lima tahun," keluhnya.

 

Kemudian, lanjut Rizal juga ada riset yang menghasilkan Banjir Kanal Barat (BKB), tapi itu juga tidak dikeluarkan uang, sehingga pembangunan BKB baru tahun 1970 dan Banjir Kanal Timur (BKT) baru terealisasi 2013. Sebenarnya, kedua kanal tersebut diproyeksikan untuk menyelesaikan masalah banjir.

 

Kemudian, terkait kota Palangkaraya yang diusulkan sebagai pengganti Ibu Kota, Rizal menjawab isu itu sudah ada sejak dulu. Bahkan, lanjutnya, ada juga yang usul pindah ke Bandung dan Malang.

 

"Ketika Sokarno mengeluarkan konsep pemindahan ibu kota, dia sebanarnya mengingatkan bahwa kita sudah selesai menghadapi ancaman Belanda. Soekarno ingin Indonesia terus dibangun," paparnya.

 

Menurut Rizal, kala itu Soekarno bukan ingin memindahkan ibu kota, tapi mental konsentrik kerajaan Jawa yang harus disudahi setelah merdeka.

 

Jakarta, kata Rizal, memang pusat pemerintah, namun Jakarta saat ini sudah kelebihan beban. Seharusnya, birokrasi pusat di Indonesia harus tersebar di daerah. Misalnya Kementerian Kelautan di jantung maritim seperti Maluku dan Kemeterian Pertanian Kaliamantan.

 

"Itu otomastis akan terjadi pengembangkan daerah di sana. Kalau masalah koordinasi kan ada teknologi jadi mudah. Pusat pemerintahannya ya di Jakarta, karena ada faktor historis kita yang menjadi Indonesia dan itu tidak bisa dihilangkan," pungkasnya.

 

 

(teb)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini