YOGYAKARTA - Tanpa terasa sudah sewindu (delapan tahun) Presiden Susilo Bambang Yodhoyono memimpin Indonesia. Selama itu pula sudah banyak kemajuan yang telah dicapai, tetapi banyak pula menyisakan persoalan yang belum bisa terselesaikan.
Salah satu persolaan yang belum terselesaikan dengan baik itu masalah rendahnya penegakan hukum (law enforcement) di negeri ini. Rendahnya penegakan hukum terjadi lantaran instansi penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung dan bahkan KPK belum mampu menjalankan tugas sebagai mana mestinya.
"Law enforcement bisa dibuktikan dengan sering terjadi perebutan kewenangan di antara instansi penegak hukum," kata Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsudin di Yogyakarta, Jumat (19/10/2012).
Rendahnya penegakan hukum itu menyebabkan proses demokratisasi di Indonesia tidak akan menghasilkan sesuatu yang berarti dan bisa jadi akan menghambat perwujudan proses demokratisasi di Indonesia itu sendiri.
Namun demikian, masih ada waktu dua tahun bagi SBY untuk memperbaiki kondisi ini, salah satunya dengan cara Presiden berkenan menerima kritik dari organisasi-organisasi Islam. Misalnya, organisasi Muhammadiyah yang selama ini kritis terhadap pemerintah.
Din juga menyampaikan kemajuan selama sewindu kepemimpinan Presiden SBY, di antaranya kemajuan dalam bidang ekonomi dan Indonesia mampu bertahan dari guncangan krisis keuangan.
(ris)
