Share

Kebebasan Prita Ingatkan Rumah Sakit Soal Pelayanan

Bagus Santosa, Okezone · Selasa 18 September 2012 11:44 WIB
https: img.okezone.com content 2012 09 18 337 691406 4gcxje4mFo.jpg Foto: (dok okezone)

JAKARTA - Mahkamah Agung telah mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) Prita Mulyasari, terpidana kasus pencemaran nama baik Rumah Sakit Omni Internasional. Keputusan MA ini artinya Prita bebas dari segala dakwaan.

Anggota Komisi IX DPR RI, Poempida Hidayatullah, mengatakan dalam pelayanan kesehatan, seharusnya setiap rumah sakit harus bisa memberikan kesamaan kepada seluruh pasiennya.

Baca Juga: Salurkan BLT BBM kepada 20,65 Juta KPM, Ini Strategi Pos Indonesia

"Tapi memang dalam konteks pelayanan kesehatan di level manapun sebaiknya harus ada keadilan, sama rata sama rasa. Di kelas apapun juga treatment harus sama, apalagi kelasnya internasional seperti Omni, mereka standarnya lebih tinggi," katanya kepada wartawan di DPR, Jakarta, Selasa (18/9/2012).

Dia mengatakan, pasien jangan diperlakukan seperti alat atau benda. Keramah tamahan dalam pelayanan penyedia kesehatan adalah sangat penting.

"Dalam kasus Prita, ketika diperlakukan tidak adil dan menyebarluaskan isu itu, sehingga seolah-olah mencoreng nama baik Omni. Harusnya Omni tidak perlu masuk ke ranah hukum. Harusnya Omni mawas diri dalam konteks intropeksi diri," jelasnya.

Poempida yang berasal dari Fraksi Golkar, merasa iba dengan apa yang dialami Prita. Menurutnya, Prita adalah korban propaganda politik.

"Saya melihat kasihan sekali Prita, awal Prita masuk saja saya sudah menengoknya dan keluarganya, waktu itu jadi bahan propaganda politik dan seharusnya tidak ada intervensi politik juga," kata dia.

Karena itu, dengan PK ini harusnya menjadi cambuk kepada seluruh rumah sakit dalam memberikan pelayanan.

"Ya tentu itu bagian daripada cambuk bagi siapapun juga, rumah sakit manapun juga, ketenangan seorang pasien juga penting, bukan sekadar obat saja, tapi mentalnya harus dibangkitkan, itu kan bagian dari kesembuhan juga," jelasnya.

Sementara itu, anggota Komisi IX lainnya, Rieke Diah Pitaloka, mengatakan hak pasien harus diperjuangkan. Dia bahkan berharap ada UU khusus yang mengatur hak kepada setiap pasien.

"Sebetulnya hak pasien di RS harus terus diperjuangkan dan saya berharap ada UU khusus yang mengatur hak karena begitu di RS pasien nanya aja enggak boleh jadi kalau ada malpraktek sulit," kata dia.

Kasus Prita, lanjutnya, menjadi bahan agar kasus seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Rieke bahkan mengatakan seharusnya, rumah sakit yang bermasalah ini seharusnya mendapatkan sanksi dari pemerintah. Apalagi jika dikaitkan dengan masalah rumah sakit dengan warga tidak mampu.

"Saya kira ini harus kita gedor bareng-bareng dan hak bertanya pasien tak boleh dihalangi. Ini pelajaran bagi kita, kalau kita sakit tanya saja sejelas-jelasnya dan pihak RS harus perlakukan pasien bu Prita bukan orang tak mampu lho apalagi pasien yang tidak mampu. Senyum pelayan kesehatan bagi yang tidak mampu itu katanya sering beda," jelas anggota Fraksi PDIP ini.

(crl)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini