SBY Sarankan Penyaluran Bantuan untuk Rohingya Dikonsultasikan Kepada Pemerintah

Tegar Arief Fadly, Okezone · Sabtu 04 Agustus 2012 20:10 WIB
https: img.okezone.com content 2012 08 04 337 673313 NGPzXmCJBQ.jpg ilustrasi

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyambut baik antusias masyarakat Indonesia yang ingin memberikan bantuan terhadap korban kekerasan Muslim suku Rohingya di Myanmar. Namun, SBY mengingatkan kepada seluruh pihak untuk senantiasa memperhatikan proses penyaluran pemberian bantuan tersebut.  

 

"Saya terima kasih dan berikan penghargaan atas bantuan dan solidaritas. Namun saya ingin, manakala ada aksi solidaritas oleh sejumlah kalangan di Indonesia yang lebih memiliki perspektif solidaritas kemanusiaan, saya harap bentuk ini juga dilakukan dengan cara yang tepat. Saya berharap berkonsultasi dengan pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Luar Negeri," kata SBY saat berpidato di kediamannya, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (4/8/2012).

 

Himbauan SBY tersebut diungkapkan agar Indonesia tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Dimana, bantuan yang diberikan oleh masyarakat tidak tepat sasaran, sehingga seolah-olah pemerintah yang salah.

 

"Di waktu lalu banyak spontanitas, begitu saja, kelompok Indonesia datang ke negara lain. Begitu ada masalah diplomatik, akhirnya pemerintah turun tangan dan selesaikannya. Kita tak berharap itu terjadi di masa depan," terangnya.

 

Lebih lanjut Presiden SBY menegaskan bahwa sebagai negara sahabat, Indonesia memang diharapkan mampu memberikan bantuan kepada korban konflik etnis di Myanmar. Namun dengan catatan, mekanisme atau proses pemberian bantuan tersebut hendaknya tidak menimbulkan permasalahan baru.

 

"Agar tepat sasaran, berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pemerintah. Hubungan kita dengan Myanmar dekat dengan sesama negara ASEAN. Saya ingin kepedulian dan soliudaritas, dan tawaran agar Indonesia turut cari solusi di satu sisi benar-benar bisa menyalurkan dan mewujudukan perhatian dan kepedulian. Tapi di sisi lain, jangan timbulkan salah terima dan persepsi dari pemerintah Myanmar," paparnya.

(hol)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini