SBY Klaim Konflik di Indonesia Semakin Kurang

Misbahol Munir, Okezone · Rabu 15 Februari 2012 11:15 WIB
https: img.okezone.com content 2012 02 15 337 576028 i2k2vI5OOq.jpg (Foto: reuters)

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan konflik di Indonesia secara kuantitas jumlahnya lebih sedikit ketimbang beberapa tahun yang lalu. Kerukunan umat beragama pun tumbuh ke arah yang lebih baik.

 

"Bagi yang mengikuti Indonesia sejak lama kondisi Indonesia saat ini tidak seburuk dengan konflik sebelumnya, tidak seperti yang diangkat media massa. Secara umum, kerukunan umum, kerukunan sosial masih baik. kerukunan secara nasional masih terjaga dan masih baik," kata SBY dalam pemaparanya mengenai perkembangan Tanah Air kepada Perwakilan Duta Besar Asing di Ruang Bendera, Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jalan, Taman Pejambon No 6, Jakarat Pusat, Rabu, (15/2/2012).

 

Lanjut SBY, pihaknya menyatakan tak ada diskriminasi atau pembiraan terkait konflik yang muncul di Indonesia. Dia menyatakan penyelesaian konflik selama ini dilakukan dengan pendekatan mediasi.

 

"Tidak ada diskriminasi dari UUD dan tidak ada pembiaran, meski tidak muncul di media. Banyak konflik yang terselesaikan melalui mediasi. Pendekatan yang kami pilih adalah pendekatan hukum, tetapi seringkali tidak berhasil. Kami pun memilih pendekatan mediasi," jelasnya.

 

SBY mengakui bahwa beberapa penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pemerintah memang ada yang kurang profesional karena minimnya keterwakilannya dalam menangani kasus itu. Akan tetapi bagi SBY hal itu bukanlah pembiaran yang sengaja dilakukan.

 

"Saya akui, bahwa sejumlah penanganan pada kejadian-kejadian tertentu itu terlambat. Kadang-kadang kurang profesional. Kadang penjelasan dari pemerintah daerah kurang terwakili. Tatapi trust me, bahkan yang terjadi bukan pembiaran. Bukan unable dan bukan unwilling," jelasnya.

 

Semisal kata dia, kasus Ahmadiyah dan GKI Yasmin. Pihaknya tidak melarang keduanya melainkan melakukan pengaturan sesuai dengan aturan main. Sedangkan kasus GKI Yasmin menurutnya bukannya pemerintah melarang untuk melakukan ibadah tapi persoalaan terletak pada perizinan.

 

"Kasus Ahmadiyah, negara tidak melarang, siapapun yang memiliki keyakinan, tetapi negara mengatur penduduk Indonesia we do regulate. Kasus gereja Yasmin. kasus bermula pada 2002 dan lebih bersifat perizinan. Kasus ini dilakukan  pendekatan hukum dan pendekatan mediasi dengan pendekatan hukum tidak selalu berhasil," tegasnya.

 

Kata dia, pihak akan terus melakukan mediasi agar tidak ada yang merasa dikesampingkan. "Pemerintah terus melakukan mediasi hal ini. Saya ingin Jemaat GKI Yasmin menjalankan ibadahnya dengan tenang di Bogor," imbuhnya.

(ful)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini