Bentrok di Bima Akibat Feodalisme Sektor Tambang

Rahmat Sahid, Koran SI · Senin 26 Desember 2011 11:20 WIB
https: img.okezone.com content 2011 12 26 337 547218 7uerDqJ1Lz.jpg ilustrasi

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Agus Sulistiyono, menilai ada sikap "In-Humane" dan feodalisme sektor pertambangan dalam insiden di Bima.

 

"Hampir tidak ada tambang besar di republik ini (Freeport, Newmont dan lain-lain) yang tidak dilanda problem sosial. Akar masalah sosial dan peristiwa berdarah di Pelabuhan Sape Bima NTB tidak jauh berbeda dengan problem sosial yang melanda dan terjadi di PT Freeport Indonesia," kata Agus di Jakarta, Senin (26/12/2011).

 

Menurut dia, penyelesaian kasus sosial tambang yang terjadi di Bima, NTB dan lain-lain harus direspons dalam konteks penyelesaian tambang secara nasional. Kasus seperti itu tidak bisa diselesaikan dari kasus per kasus.

 

"Kasus sosial tambang yang terus terjadi dan merenggut nyawa masyarakat sekitar areal tambang menjadi bukti bahwa SOP dan tindakan aparat sudah kebablasan. Sikap “in-humane” aparat dalam merespons kasus demi kasus yang terjadi di areal pertambangan menunjukkan bahwa represifitas aparat adalah bentuk “feodalisme” di sektor energi," ujarnya.

 

Banyaknya kasus kekerasan sosial yang bermula dari pertambangan yang terjadi antara perusahaan tambang dan masyarakat sipil. Dan setiap ada konflik itu, kata dia, ujungnya tindakan represif aparat. Karena itu, kata dia, pemerintah perlu melakukan moratorium izin pembukaan tambang hingga kasus sosial pertambangan dapat diselesaikan secara nasional.

 

"Penutupan izin pembukaan tambang, atau perusahaan-perusahan tambang nakal yang mengakibatkan terjadinya kasus kekerasan sosial dan kerusakan lingkungan mendesak dan harus segera dilakukan," ungkapnya.

Insiden kekerasan seperti yang terjadi di Pelabuhan Sape Bima NTB, kata dia, jelas akan menjadi bom waktu jika pemerintah tidak sigap dalam merespon kasus-kasus sosial pertambangan yang terjadi secara nasional.

 

Dia meyakini bahwa masyarakat tidak anti dengan kegiatan apapun, apalagi jika kegiatan tersebut yang memiliki dampak positif terhadap pembangunan kesejahteraan masyarakat, bahkan kegiatan pertambangan sekalipun. Akan tetapi, masyarakat juga tidak bisa membiarkan pola kerja birokrasi atau aparat yang korup, represif, feodal, hukum yang lemah dan UU pertambangan yang penuh rekayasa dan tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.

 

"Oleh sebab itu, penghentian sementara pembukaan izin pertambangan atau perusahaan tambang nakal mendesak dan harus segera dilakukan. Kita harus kembali menegaskan, bahwa tak ada satu pun kaidah hukum, maupun protap kepolisian yang bisa membenarkan tindakan brutal aparat keamanan," tegasnya.

(teb)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini