nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pemerintah Terapkan Moratorium TKI ke Arab

Muhammad Saifullah , Jurnalis · Rabu 22 Juni 2011 20:47 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2011 06 22 337 471579 vWLn1rJHtY.jpg

JAKARTA - Maraknya tindak kekerasan yang dialami buruh migran direspons pemerintah dengan menerapkan moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi sejak awal 2011 lalu dalam bentuk pengetatan persyaratan kerja.

Kebijakan tersebut membuat pemerintah Arab akhirnya bersedia merundingkan kesepakatan upaya perlindungan hukum dan HAM bagi TKI yang selama puluhan tahun sebelumnya cenderung mereka abaikan.

“Sejak Awal Januari pemerintah sudah melakukan moratorium (pengetatan total) yang dilaksanakan dalam dua langkah yaitu regulasi dan sosialisasi. Tidak bisa langsung setop sama sekali,” ujar Menakertrans Muhaimin Iskandar dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (22/6/2011).

Karena itu pihaknya menyampaikan bahwa keputusan rapat paripurna DPR tentang Penempatan dan Pelindungan TKI, khususnya terkait  dengan moratorium penempatan TKI ke Arab Saudi, sangat sejalan dengan upaya teknis pemerintah.

Pemerintah dalam kaitan ini telah melakukan berbagai upaya pembenahan baik dalam proses permintaan tenaga kerja, rekrutmen, keterampilan kerja dan pelatihan bahasa, uji kesehatan, pembekalan, jaminan asuransi, serta pemberangkatan dan perlindungan selama bekerja di luar negeri. “Langkah moratorium ini memperlihatkan dampak yang nyata baik positif maupun negatif,” ujarnya.

Di antara dampak positifnya adalah penurunan drastis apply job order dari 1.000 permintaan setiap hari menjadi hanya lima permintaan sejak Januari-Juni, kelangkaan TKI karena terjadi penurunan drastis keberangkatan ke Arab Saudi dari 30 ribuan per bulan menjadi 12-15 ribuan per bulan.

Kemudian pemerintah Arab Saudi yang selama 40 tahun tidak pernah mau melakukan diplomasi perundingan untuk perlindungan TKI akhirnya bersedia duduk melakukan perundingan.

“Ada dua pertemuan penting yaitu pertemuan tingkat menteri yang dilaksanakan dan Senior Officer Meeting (SOM) putaran I di Arab, dan akhirnya menghasilkan penandatangan Nota Awal Kesepahaman Menuju MoU oleh Menteri Perburuhan Arab dan Kepala BNP2TKI pada Akhir Mei lalu,” ungkapnya.

Sementara dampak negatif moratorium adalah dalam tiga bulan terakhir terdapat kurang lebih 180 ribu TKI yang habis kontrak kerjanya akan lebih memilih untuk tidak pulang untuk memperpanjang kontrak dan menjadi ilegal. Kemudian pihak majikan tidak mau memenuhi persyaratan karena beratnya syarat untuk mempekerjakan TKI yang diberlakukan oleh perwakilan RI.

Muhaimin menambahkan, setelah mempertimbangkan berbagai hal dan mempelajari berbagai dampak dari langkah pengetatan total ini, pemerintah memutuskan untuk memberlakukan moratorium penempatan TKI non formal ke Arab saudi yang berlaku efektif sejak 1 Agustus 2011 hingga MoU Indonesia-Arab untuk perlindungan TKI ditandatangani dan terbentuknya joint task force antar kedua negara.

"Berkaitan dengan keputusan ini, pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah teknis dari semua aspek sebagai konsekuensi pelaksanaan moratorium,” tandasnya.

(ful)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini