Eksekusi Mati Ruyati di Arab Saudi Duka Nasional

Muhammad Saifullah , Okezone · Senin 20 Juni 2011 13:09 WIB
https: img.okezone.com content 2011 06 20 337 470361 4ZUNcumyPt.jpg

JAKARTA- Eksekusi mati TKI Ruyati binti Sapubi di Arab Saudi tanpa didahului pemberitahuan kepada keluarga dan pemerintah pada Sabtu 18 Juni lalu mengagetkan publik di Tanah Air.

Anggota Komisi Ketenagakerjaan DPR Hanif Dhakiri menyebut eksekusi Ruyati adalah duka nasional. “Kami prihatin dan menyayangkan terjadinya eksekusi Ruyati. Kami turut berduka cita dan meminta Kemenlu dan BNP2TKI segera mengurus pemulangan jenazah serta pemenuhan hak-hak yang bersangkutan,” ujarnya dalam siaran pers di Jakarta, Senin (20/6/2011).

Menurut Hanif, masih ada sejumlah TKI yang memiliki kasus mirip dengan Ruyati dan saat ini prosesnya masih berlangsung. Karena itu dia meminta Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) bersama-sama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk lebih pro-aktif menangani dan menyikapi perkembangan TKI di luar negeri, khususnya di Arab Saudi yang rawan kekerasan.

Hanif menyadari masalah TKI memang kompleks. Namun, adalah tanggung jawab negara untuk memastikan perlindungan warganya yang bekerja di luar negeri mulai dari yang bersangkutan keluar rumah hingga kembali lagi.

Dalam konteks itu, dia menilai BNP2KI yang berwenang menangani langsung mulai dari pelatihan, perjanjian penempatan, penempatan, perlindungan dan pemulangan TKI bersama-sama dengan Kemenlu yang bertanggung jawab atas semua WNI di luar negeri.

"Leading sector-nya ya BNP2TKI dan Kemenlu, dua lembaga pemerintah yang berurusan langsung dengan TKI di luar negeri", imbuhnya.

Sedangkan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, lanjut Hanif, perlu mendorong terus realisasi penandatanganan nota kesepahaman mengenai perlindungan TKI dengan pemerintah Saudi Arabia, disamping melakukan evaluasi terhadap Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang harus pula ikut bertanggung jawab.

"Pemerintah Saudi memang terkesan kurang serius soal perlindungan TKI kita. Setahu saya, nota kesepahaman soal itu mereka belum mau teken. Kemenakertrans perlu terus mendorong realisasi penandatanganan nota kesepahaman itu. Di luar itu saya kira Kemenakertrans perlu evaluasi juga PJTKI yang mengirim. Mereka ikut bertanggung jawab,” tandasnya.

(ful)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini