Share

NU-Muhammadiyah Tolak Pidana Nikah Siri

Koran SI, Koran SI · Kamis 18 Februari 2010 08:04 WIB
https: img.okezone.com content 2010 02 18 337 304765 QeCFxUPyn9.jpg Ilustrasi (Foto: Ist)

JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pengurus Pusat PP Muhammadiyah menolak keras wacana pemidanaan nikah siri.

Kedua organisasi massa Islam terbesar di Tanah Air ini meminta negara hanya mengatur nikah siri dari sisi kewajiban administratif dan sanksi administratif. Ketua PBNU Ahmad Bagdja mengkhawatirkan pengaturan nikah siri secara pidana justru akan memicu hubungan di luar nikah.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Dia mencontohkan, jika nikah siri dipindanakan, bisa saja orang akan memilih kumpul kebo dengan dalih suka sama suka dan hak asasi manusia. Pilihan ini menjadi rasional karena tidak bisa dijerat hukum.

”Jadi kembalikan saja pada hak perdata, tidak pidana,” ujar Bagdja di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu (17/2/2010). Bagdja tidak setuju dengan pendapat bahwa pengaturan nikah siri dilakukan untuk melindungi perempuan, pihak yang selalu menanggung kerugian dari praktik nikah tak tercatat ini.

Menurutnya, perlindungan dan penghormatan terhadap perempuan diukur menurut tingkat pertanggungjawaban laki-laki terhadap kehidupan perempuan.

Sebaliknya, dia membandingkan posisi perempuan dalam hubungan di luar nikah yang sama sekali tidak ada perlindungan, bahkan menjurus pelecehan. Menurut Ketua PP Muhammadiyah Yunahar Ilyas, penerapan sanksi ataupun pidana bagi pelaku nikah siri terlalu berlebihan. Semestinya yang menjadi prioritas perhatian pemerintah adalah perkawinan tidak sah seperti perzinahan dan kumpul kebo.

Yunahar mengakui nikah siri tidak baik dan tidak menguntungkan, sehingga seharusnya pemerintah melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan. Dengan demikian, langkah yang semestinya diambil pemerintah adalah mendorong mereka yang melakukan nikah siri untuk mencatatkannya di KUA, tanpa perlu nikah ulang. Jika mereka tidak mau mencatatkan, baru sanksi administratif dijatuhkan.

”Pemerintah harus melakukan kampanye besar-besaran apa ruginya nikah siri, terutama bagi kaum perempuan, dan untuk mencatatkan diri di KUA seharusnya dipermudah. Khawatirnya kalau dipidanakan orang justru akan lebih memilih kumpul kebo yang tidak dipidanakan,” tulisnya dalam rilis.

Pernyataan pimpinan NU dan Muhammadiyah itu merespons kontroversi draf usulan RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang diajukan pemerintah.

Seperti diberitakan, draf RUU yang sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010 ini mencantumkan pasal nikah siri. Pasal 143 di dalam rancangan undang-undang yang hanya diperlakukan untuk pemeluk Islam ini menyatakan, setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan pejabat pencatat nikah akan dipidana dengan ancaman hukuman bervariasi.

Yakni, dari enam bulan hingga tiga tahun dan denda mulai dari Rp6 juta hingga Rp12 juta. Selain kawin siri, draf rancangan juga mengatur kawin kontrak. Pasal 144 menjelaskan, setiap orang yang melakukan kawin kontrak dihukum penjara selama lamanya 3 tahun dan perkawinannya batal karena hukum.

(ded)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini