nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

SBY Paparkan Tiga Pilar Pembangunan

Insaf Albert Tarigan, Jurnalis · Senin 08 Februari 2010 15:04 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2010 02 08 337 301492 vbnOa8RDRh.jpg

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memaparkan tiga pilar pembangunan lima tahun mendatang kepada pimpinan Polri. Hal itu dikatakannya saat memberikan sambutan sekaligus membuka rapat pimpinan Polri di Mabes Polri, Jakarta, Senin (8/2/2010).  

Presiden mengatakan, Polri berperan penting dalam mensukseskan pembangunan nasional terutama dalam hal memerangi kejahatan dan menjaga stabilitas keamanan.

 

Pilar pertama adalah pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat itu sendiri. SBY yakin kesejahteraan rakyat akan tercapai manakala ekonomi terus tumbuh dan terdistribusi secara adil.

 

"Konsep pembangunan inklusif, di samping itu ada kebijakan pemerintah pro-people, program-program pro-rakyat yang dilakukan dengan sasaran-sasaran yang tepat," ujarnya.

 

Pilar kedua adalah demokrasi. Menurut Presiden, demokrasi Indonesia saat ini berada dalam tahap terpenting yakni konsolidasi. SBY menegaskan, dari tahapan ini, kegagalan bukanlah sebuah opsi dalam proses pematangan demokrasi. "Indonesia harus berhasil mematangkan proses demokrasinya," imbuhnya.

 

"Di samping perlunya partisipasi politik rakyat yang makin baik, chek and balances, kelembagaan dan budaya politik makin baik, (perlu juga) kepatuhan terhadap aturan main, rules of the game sebgai napas demokrasi, katanya.

 

Terkait proses demokratisasi yang berlangsung selama 10 tahun belakangan ini, Presiden mengucapkan syukur karena Indonesia bisa melewatinya dengan berhasil. Sebab, banyak negara lain yang gagal dan jatuh dalam konflik dan perselisihan baik horisontal maupun vertikal.

 

Karena itu, SBY mengajak semua pihak untuk melihat situasi saat ini dengan optimisme dan menggunakan kacamata yang terang. "Menurut saya demokrasi yang tengah mekar di negeri ini, sedang mencari keseimbangan dan harmoni. Antara lain adalah Keseimbangan dan harmoni antara kebebasan dengan rule of law. Antara kebebasan di satu sisi dengan kepatuhan terhadap pranata hukum," ujarnya.

 

Pilar ketiga adalah keadilan. Presiden menerangkan, keadilan hakiki bukan semata-mata pelaksanaan aturan hukum yang ada. Tetapi,dalam situasi tertentu, keadilan justru dicapai dengan memerhatikan sesuatu yang di luar aturan formal hukum (beyond the law).

 

Presiden mencontohkan, seorang pegawai negeri golongan 1A khilaf mengambil uang negara Rp1 juta. Setelah dicek, yang bersangkutan mengatakan dirinya terpaksa mengambil uang karena panik anaknya masuk rumah sakit, istrinya sakit, dan ditagih sewa kontrakan. Dia lantas mengaku khilaf dan salah.

 

Mengambil memang keliru, lanjutnya, tapi cara melihatnya harus berbeda dengan orang yang mengantongi Rp10 miliar dari APBN atau APBD padahal itu uang untuk pembangunan dan rakyat. "Mata hati harus peka dan sensitif melihat hal seperti ini. Itulah yang membedakan law dan justice," papar SBY.

 

Dia menambahkan, banyak sekali kejahatan yang dilakukan secara terencana namun di satu sisi juga banyak kejahatan yang dilakukan karena khilaf akibat desakan situasi dan kondisi. "Cara menangani juga harus berbeda," ucapnya.

(ram)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini