nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pengamat: UU Etika Tak Diperlukan

Satria Nugraha, Jurnalis · Jum'at 05 Februari 2010 00:45 WIB
https: img.okeinfo.net content 2010 02 04 337 300821

YOGYAKARTA - Demostrasi kerbau yang dilakukan oleh sejumlah aktivis Ormas pada aksi 100 hari SBY jilid II telah membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merasa tersinggung karena dirinya diibaratkan seperti kerbau.

Banyak wacana yang bergulir terkaitĀ  seruan agar ada peraturan yang mengatur tentang etika berdemonstrasi. Namun pengamat politik Universitas Muhammadiyah Yogyakanta (UMY) Tunjung Sulaksono mementahkan.

Menurutnya tidak perlu ada UU tentang etika dan cara berdemostrasi. Karena berdemonstrasi merupakan salah satu cara untuk menyampaikan aspirasi dan hal ini jelas tercantum dalam UUD 1945.

"Aturan berdemostrasi juga sudah diatur dalam UU No 9 tahun 1998, tentang pemberitahuan demonstrasi kepada polisi, agar bisa diatur lalu lintas dan tidak mengganggu pengguna jalan dan kegiatan ekonomi masyarakat sekitar. Sedangkan mengenai etika berdemonstrasi, sopan dan tidak sopan masyarakat bisa menilai

sendiri," kata Tunjung, Kamis (4/2/2010).

Namun jika ada pihak-pihak yang merasa tersinggung dan dirugikan oleh aksi tersebut, dalam hal ini Presiden, Tunjung menyarankan, agar pihak yang tersinggung menggunakan pasal tentang pencemaran nama baik, dan pasal tentang perbuatan

tidak menyenangkan untuk menyelesaikan masalah ini.

"Sekali lagi tidak perlu peraturan tentang etika berdemostrasi," paparnya.

Melihat isu Demo Kerbau yang ditanggapi sangat reaktif oleh SBY, Tunjung melihat SBY sangat berupaya menjaga citranya sebagai Presiden yang santun, merangkul rakyat, berkharisma dan lain-lain.

Sedangkan untuk pemberitaan media yang sangat gencar tentang demo kerbau ini, Tunjung berharap agar berita ini tidak menutupi isu-isu lain yang sedang berkembang dan mempunyai dampak lebih substansial terhadap Indonesia, dalam hal ini kasus bail out Bank Century.

"Yang sangat saya sesalkan kenapa untuk urusan citra saja SBY begitu cepat bereaksi, namun untuk masalah kerakyatan kok tanggapannya lambat," tutur Tunjung.

(hri)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini